#DARI BPK RI

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI Perwakilan Sulawesi Selatan pada 2013 menargetkan delapan pemerintah daerah di Sulsel bisa meraih opini Wajar Tanpa ...

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) perwakilan Sulawesi Tenggara memberi nilai wajar dengan pengecualian (WDP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi ...

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mendesak agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Barat, untuk segera menindaklanjuti 351 temuan penggunaan pengeleloaan keuangan di ...

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mencanangkan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang akan ...

Pemerintah Kota Makassar akan mendapatkan pendampingan khusus dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Selatan untuk pembuatan laporan ...

Gubernur Sulawesi Barat masih akan melakukan mutasi pejabatnya yang menempati jabatan eselon II di lingkup Pemerintah Provinsi Sulbar pada dua bulan kedepan. "Mutasi pejabat ...

Sekertaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat berharap temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia pada penggunaan anggaran tahun 2012 dikembalikan ke kas negara., "Saya ...

Kepala Kejaksaan Negeri Atambua, Nusa Tenggara Timur (NTT) Roberth M Tacoy, menolak permohonan penangguhan penahanan tersangka korupsi dana bantuan sosial 2009, Jantje Taek di ...

Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar belum menindaklanjuti 57 rekomendasi yang menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Provinsi Sulawesi Barat. ...

Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara, Provinsi Sulawesi Barat belum menindaklanjuti 94 rekomendasi yang menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Sulawesi Barat. Kepala ...