#KLASTER KETENAGAKERJAAN

Kumpulan berita klaster ketenagakerjaan, ditemukan 40 berita.

Membaca perlahan-perlahan putusan MK soal Undang-undang Cipta Kerja

Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis (26/11) telah memutuskan bahwa Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum ...

Baleg DPR minta kesiapan Kemenaker bahas RUU Perlindungan PRT

Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Willy Aditya meminta kesiapan dan komitmen dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) untuk membahas Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga ...

Peserta PON XX Papua wajib patuhi protokol kesehatan ketat

Peserta Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua wajib mematuhi protokol kesehatan ketat sebagaimana dijelaskan Panitia Pengawas dan Pengarah (Panwasrah) PON XX Papua. Ketua Panwasrah PON XX ...

Menaker minta perusahaan dan pekerjanya patuhi kebijakan PPKM Darurat

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah meminta manajemen perusahaan serta para pekerja untuk mematuhi kebijakan pemerintah terkait Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat ...

Kapolda Metro Jaya antar perwakilan buruh menuju gedung MK

Kepala Polda Metro Jaya Inspektur Jenderal Polisi Fadil Imran ikut mengantar perwakilan buruh menuju gedung Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menyampaikan aspirasinya pada peringatan Hari Buruh. ...

Pemprov Sulsel optimistis UU Cipta Kerja dorong kemajuan daerah

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan optimistis Undang Undang Cipta Kerja akan mendorong kemajuan perekonomian daerah karena terdapat banyak kemudahan dalam proses perizinan berusaha. Plt Gubernur ...

BPJAMSOSTEK segera berlakukan program jaminan kehilangan pekerjaan

BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) telah menyiapkan diri untuk memberlakukan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang masuk dalam klaster ketenagakerjaan di Undang-undang (UU) Cipta Kerja, ...

Kemenkumham pastikan permohonan Calling Visa diawasi secara ketat

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) memastikan bahwa pelayanan permohonan visa elektronik (e-Visa) bagi orang asing subyek Calling Visa akan diawasi secara ketat. Kepala Biro ...

DPR : Tidak ada niat rugikan bangsa dengan UU Cipta Kerja

Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas mengatakan tidak ada niat dari DPR atau pemerintah untuk memberikan kemudaratan atau kesulitan kepada masyarakat dengan hadirnya UU Cipta Kerja. ...

Cerminan DPR saat Rapat Paripurna Pengesahan UU Cipta Kerja

Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara II, Jakarta, 5 Oktober 2020, yang menyetujui pengesahan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Cipta Kerja menarik untuk dibahas dalam ...