#LARANGAN PILKADA

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mengingatkan kepala daerah petahana yang akan bertarung dalam Pilkada 2020 untuk tidak melakukan penggantian pejabat. "Mulai ...

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo dan DPR RI untuk membuat undang-undang terkait polemik tidak dimasukkannya aturan larangan mantan terpidana perkara korupsi ...

Partai Politik diharapkan tidak merekomendasikan mantan narapidana korupsi pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 12 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan pada 23 September 2020. ...

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar, Sulawesi Selatan, mempercepat proses tahapan untuk bakal calon independen atau perseorangan pada Pilkada Serentak 23 September 2020 sesuai aturan yang baru ...

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulawesi Selatan (Sulsel) bersama Bawaslu Tana Toraja melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif dan larangan politik uang menghadapi PilkadaSerentak 2020 di ...

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar, Sulawesi Selatan masih menunggu revisi Peraturan KPU (PKPU) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Kepala Daerah yang maju pilkada serentak 2020 soal ...

Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia mengingatkan gubernur dan bupati/wali kota yang akan maju pada Pilkada 2020 agar tidak memutasipejabat dalam waktu 6 bulan sebelum tanggal penetapan ...

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menegaskan bahwa kewenangan untuk membuat aturan larangan mantan napi koruptor mengikuti pemilihan kepala daerah (pilkada) ada di tangan DPR bukan Komisi Pemilihan ...

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera mengatakan Komisi II DPR akan membahas terkait wacana larangan eks narapidana kasus korupsi maju sebagai calon kepala daerah dalam Pilkada 2020, usai ...

Lima orang eks Komisioner KPU Kota Palopo, Sulawesi Selatan mendatangi kantor Ombudsman guna mencari keadilan terkait pemecatan dilakukan Dewan Kehormatan Penyelenggara ...