#OMBUDSMAN NTT

Kumpulan berita ombudsman ntt, ditemukan 30 berita.

Peneliti Dorong Pemasaran Sapi NTT Melalui Pelelangan

Peneliti bidang peternakan sapi dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang Dr Ir Gusti Jelantik MSc PhD mendorong agar pemasaran ternak sapi Nusa Tenggara Timur dilakukan ...

Pengamat : Perppu diperlukan untuk selamatkan pilkada

Pengamat hukum administrasi negara dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang Dr Johanes Stefanus Kotan SH.MHum berpendapat, peraturan pemerintah pengganti undang-undang ...

Pengamat : Tidak tepat Pimpinan KPK Gunakan Perppu

Pengamat hukum tata negara dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang Johanes Tuba Helan menilai langkah Presiden Joko Widodo mengangkat pimpinan Komisi Pemberantasan ...

Pengamat : Penundaan Pelantikan Kapolri Strategi Politik Presiden

Pengamat hukum tata negara dari Univesitas Nusa Cendana (Undana) Johanes Tuba Helan berpendapat, penundaan pelantikan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri hanya merupakan ...

Pakar : Hukum tidak Mengatur Penggunaan Sumpah Mubahala

Pakar Hukum Tata Negara Universitas Nusa Cendana (Undana), Johanes Tuba Helan, berpendapat dalam sistem hukum di Indonesia tidak mengatur tentang penggunaan sumpah mubahalah. ...

Pakar : MK Perlu Percepat Putusan UU MD3

Pakar hukum tata negara dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang Johanes Tuba Helan menyatakan, Mahkamah Konstitusi (MK) perlu mempercepat putusan gugatan tentang UU ...

Pengamat : Pimpinan DPR harus Melalui Pemilihan

Pengamat hukum tata negara dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, Nusa Tenggara Timur, Dr Johanes Tuba Helan, SH, MHum sependapat bahwa pimpinan DPR harus ditetapkan ...

Pilpres - Pengamat : Lembaga Survei Dapat Diproses Hukum

Pengamat hukum tata negara Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, Nusa Tenggara Timur, Johanes Tuba Helan berpendapat, lembaga survei yang melakukan pembohongan publik ...

Pilpres - Pengamat : MK harus Bebas Intervensi

Pengamat hukum tata negara dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, Johanes Tuba Helan mengatakan, Mahkamah Konstitusi (MK) harus benar-benar bebas dari intervensi ...

Pemilu - Pengamat : KPU Dapat Dipidana Jika Pleno Molor

Pengamat hukum tata negara dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Johanes Tuba Helan mengatakan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dapat dipidana jika Pleno Penetapan Hasil ...