#PENGAMAT HUKUM

Pengamat Politik Universitas Paramadina A Khoirul Umam menilai usulan menunda Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 muncul karena ada partai politik yang belum siap berkompetisi terutama dalam pemilihan ...

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mendorong lembaga penyedia jasa keuangan dapat memetakan dan mengkaji risiko tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan ...

Mantan CEO perusahaan multinasional Unilever Paul Polman pernah menyatakan bahwa kerja yang aman, tingkat upah yang adil, proteksi dari kerja paksa, serta kemerdekaan dari perundungan dan ...

Pengamat politik sekaligus Peneliti Ahli Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Siti Zuhro mendorong agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperkuat kepastian hukum dan digitalisasi agar tetap ...

Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Dudung Abdurachman disarankan untuk lebih berfokus pada pencegahan infiltrasi paham radikal ke institusi TNI AD. "Mengingat tugas dan ...

Anggota Dewan Nasional Konvensi Rakyat Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengatakan bahwa perlu terdapat ketegasan dan penjelasan terkait wewenang penjabat kepala daerah menjelang pemilihan kepala daerah ...

Pengamat Hukum Tata Negara Universitas Jember Dr Bayu Dwi Anggono mengatakan disetujuinya Rencana Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara (RUU IKN) menjadi undang-undang oleh DPR bersama pemerintah ...

Pengamat kepolisian Inspektur Jenderal Polisi (Purn) Sisno Adiwinoto berpandangan bahwa Kepolisian Indonesiaperlu mengintensifkan kebijakan kepala Kepolisian Indonesia dalam mendisiplinkan ...

Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah mengingatkan pemerintah agar bisa mewaspadai potensi mangkraknya pemindahan ibu kota negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur ...

Pengamat Politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing mengatakan bahwa Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) harus memuat isu terkait pemaksaan dan kekerasan ...