#PPN BARANG MEWAH

Kumpulan berita ppn barang mewah, ditemukan 100 berita.

Kemenkeu jelaskan rincian barang dan jasa premium PPN 12 persen

Kementerian Keuangan jelaskan rincian barang dan jasa premium yang akan menjadi objek pajak yang dikenakan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen. Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan ...

PBNU: Masyarakat perlu mendengar penjelasan pemerintah soal PPN 12 persen

Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf berpandangan masyarakat perlu mendengar penjelasan pemerintah secara utuh tentang rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen, agar memahami konteks ...

PPN 12 persen, paket stimulus dan dampaknya terhadap ekonomi

Rencana kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen resmi dilanjutkan oleh Pemerintah. Tarif ini bakal berlaku mulai 1 Januari 2025. Bersamaan dengan itu, Pemerintah menyiapkan ...

Bapanas menugaskan Bulog salurkan bantuan pangan untuk 16 juta penerima

Badan Pangan Nasional (Bapanas) menugaskan Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk menyalurkan bantuan pangan berupa beras selama Januari hingga Februari 2025 untuk 16 juta Penerima Bantuan Pangan (PBP). ...

Pemerintah berikan insentif pajak untuk mobil hybrid sebesar 3 persen

Pemerintah memberikan insentif berupa Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) sebesar 3 persen untuk mobil hybridmulai 1 Januari 2025. “Saya minta agar para ...

Anggota DPR mengusulkan barang mewah lokal tidak kena PPN 12 persen

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty mengusulkan kepada pemerintah agar barang mewah tertentu produksi dalam negeri tak kena Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen. ...

Presiden Prabowo menegaskan penerapan PPN 12 persen sesuai UU dan selektif

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kebijakan penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen yang berlaku mulai 2025 akan dilaksanakan sesuai dengan undang-undang, namun bersifat selektif. ...

Ekonom menilai kebijakan selektif PPN berpotensi menimbulkan kebingungan

Direktur Eksekutif Center for Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai rencana pengenaan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) secara selektif berpotensi menimbulkan kebingungan. ...

BAKN DPR: Pemerintah perlu kaji komprehensif pertimbangkan PPN 12 persen

Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Herman Khaeron menyebut pemerintah perlu melakukan kajian komprehensif sebelum menaikkan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen ...

Gekanas meminta pemerintah tangguhkan kenaikan PPN 12 persen

Presidium Gerakan Kesejahteraan Nasional (Gekanas) meminta pemerintah menangguhkan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang akan naik menjadi 12 persen pada tahun 2025. “Kami mengimbau ...