#PUTUSAN MK

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan sengketa hasil pemungutan suara ulang (PSU) Kota Palopo, Sulawesi Selatan, tidak dapat diterima karena dalil-dalil permohonan tidak dapat dibuktikan dan pemohon ...

Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil mengatakan bahwa munculnya wacana revisi Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, bukan karena adanya Putusan MK yang memisahkan sistem pemilu nasional dan ...

Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat menegaskan pentingnya pendidikan dasar gratis bagi seluruh anak Indonesia, termasuk di sekolah swasta. Hal itu disampaikannya dalam seminar dengan tema ...

Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan sengketa hasil pemungutan suara ulang (PSU) Kabupaten Pesawaran, Lampung, berakhir kandas, sementara perkara terkait denganPSU Kota Palopo dan Mahakam Ulu ...

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya memutuskan melanjutkan persidangan ke tahap pembuktian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Suara Ulang (PSU) Pilkada Kota Palopo 24 Mei ...

Mahkamah Konstitusi (MK) kembali memutuskan tidak dapat menerima pengujian formal (formil) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara ...

Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa pemilihan umum (pemilu) lokal atau daerah diselenggarakan paling singkat dua tahun atau paling lama dua tahun dan enam bulan setelah pemilu nasional rampung. ...

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Selatan bersama Bawaslu Kota Palopo memaparkanketerangan tertulis hasil pengawasan dan dugaan pelanggaran administrasi pencalonan Pemilihan ...

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Selatan bersama Bawaslu Kota Palopo telah menyerahkan alat bukti dan keterangan tertulis kepada Mahkamah Konstitusi (MK), untuk persiapan menghadapi ...

Mahkamah Konstitusi kembali menyidangkan tiga perkara sengketa hasil pemungutan suara ulang (PSU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 dari tiga daerah, yakni Kabupaten Pesawaran, Kota Palopo, dan ...