Anggota Komisi III DPR RI Didik Mukrianto meminta pemerintah khususnya Kementerian Hukum dan HAM lebih masif menyosialisasikan terkait 14 pasal krusial dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum ...
Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani membantah pernyataan beberapa pihak yang menyebutkan bahwa DPR tidak terbuka terkait draf Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). "Posisi ...
Aliansi Nasional Reformasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyerukan kepada Pemerintah dan DPR untuk membuka draf rancangan KUHP (RKUHP) terbaru kepada publik guna memberi ruang bagi publik ...
Deputi V Kepala Staf Kepresidenan Jaleswari Pramodhawardani mengungkapkan penyusunan Rancangan Undang-undang (RUU) Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) yang telah disahkan menjadi undang-undang ...
Komnas Perempuan mengapresiasi dan mendukung komitmen DPR untuk membahas dan mengesahkan Rancangan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) pada paripurna 14 April 2022. ...
Ketua Komnas Perempuan Andy Yentriyani mengkritisi soal perkosaan dan pemaksaan aborsi yang tidak diatur tersendiri dalam Rancangan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS). Hal ...
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI mengharapkan aparat penegak hukum, khususnya hakim agar mempertimbangkan vonis hukuman mati karena di sejumlah negara hal tersebut telah dihapuskan ...
Ketua Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS)Willy Aditya menyatakan sepakat bahwa RUU TPKS tidak akan mengatur tentang pidana pemerkosaan dan ...
Keadilan restoratif atau restorative justice memiliki semangat yang sangat bertolak belakang dengan pidana mati. Ketika keadilan restoratif bertujuan untuk mengoreksi tindakan pelaku kejahatan dan ...
Majelis Ulama Indonesia (MUI) berharap Ijtima Ulama Komisi Fatwa yang digelar mulai hari ini hingga Kamis tidak hanya menjadi kajian keagamaan semata, tetapi menjadi pedoman bagi umat dalam ...