#UU OTDA

Direktur Produk Hukum Daerah Direktorat Jenderal (Ditjen) Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Makmur Marbun menyebutkan 17.317 peraturan daerah (perda) terdampak Undang-Undang ...

Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) mendorong revisi Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah (Otda) saat Seminar Nasional Peringatan Hari Otda XXVII di Makassar, ...

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) Sulawesi Selatan bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bersinergi dalam menciptakan produk hukum daerah yang ...

Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Otda Kemendagri) menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi dan ...

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat bersama Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) Kementerian Dalam Negeri menggelar rapat koordinasi nasional Badan Pembentukan Peraturan Daerah ...

Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) Kementerian Dalam Negeri meminta DPRD dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memetakan regulasi daerah seperti Peraturan Daerah (Perda) dan ...

Pemilihan kepala daerah serentak atau pilkada baru akan digelar pada 2024, tepatnya penyelenggaraannya berjalan setelah pemilihan umum presiden dan pemilihan legislatif rampung diselenggarakan. ...

Gubernur Papua Lukas Enembe mempersoalkan adanya Surat Mendagri melalui Dirjen Otonomi Daerah tanggal 24 Juni 2021 tentang penunjukan Pelaksana Harian (Plh) Gubernur Papua. Juru Bicara Gubernur ...

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membenarkan beredarnya surat penunjukan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua Dance Yulian Flassy sebagai Pelaksana Harian (Plh) Gubernur Papua. Kepala ...

MendagriTito Karnavian mengatakan pemerintah konsisten merevisi tiga pasal dalam UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua namun hanya membuka opsi untuk membahas aspirasi masyarakat ...