Sinjai (Antaranews Sulsel) - Pemerintah Kabupaten Sinjai menggelar rapat monitoring dan evaluasi rencana kerja (Renja) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) triwulan III tahun 2018, di Ruang Pola Kantor Bupati Sinjai, Jumat.
Wakil Bupati Sinjai Hj. Andi Kartini Ottong yang membuka kegiatan ini mengatakan dokumen perencanaan hendaknya disusun memperhatikan kaidah-kaidah penulisan dokumen perencanaan, kelengkapan data, keterkaitan antara tujuan sasaran program dan kegiatan, penggunaan indikator yang tepat dan terukur, serta penempatan lokasi sasaran kegiatan harus dapat dipenuhi dengan sebaik-baiknya.
"Saya sangat mengapresiasi setiap upaya untuk melakukan perbaikan terhadap setiap proses pembangunan kita termasuk dengan perkembangan dalam proses monitoring dan evaluasi ini. Kedepan model perencanaan yang kita lakukan hendaknya dapat berjalan lebih baik lagi saya meminta agar model perencanaan hendaknya betul-betul dapat mengawali setiap target yang ingin dicapai dalam RPJMD tahun 2018-2023 nantinya," tuturnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Sinjai A. Ilham Abubakar dalam laporannya menyampaikan bahwa rapat monitoring ini bertujuan untuk mengevaluasi capaian kinerja kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baik yang bersifat fisik maupun non fisik hingga triwulan III tahun 2018.
"Kegiatan ini juga untuk mengetahui kendala apa yang dihadapi serta upaya apa yang telah ditempuh dalam menyikapi kendala setiap kinerja kegiatan OPD," ujarnya.
Sedang, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, DR. H. Ajiep Padindang yang hadir dalam kesempatan tersebut memberi apresiasi atas raihan laporan keuangan daerah Sinjai yang memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dua kali berturut-turut dan berharap prestasi ini dapat dipertahankan.
"Meski sudah meraih predikat WTP akan tetapi masih ada beberapa catatan dari BPK yang masih perlu dibenahi dan ditindaklanjuti sehingga Pemkab wajib menindaklanjuti rekomendasi tersebut paling lama 60 hari setelah diterima laporan hasil pemeriksaan tersebut," tandasnya.
Kegiatan ini turut dihadiri Sekretaris Daerah Sinjai Drs. Akbar, Kepala BPS Sinjai Suparno Pani, Perwakilan KPPN Sinjai, pimpinan OPD, Kabag dan para camat.
Wakil Bupati Sinjai Hj. Andi Kartini Ottong yang membuka kegiatan ini mengatakan dokumen perencanaan hendaknya disusun memperhatikan kaidah-kaidah penulisan dokumen perencanaan, kelengkapan data, keterkaitan antara tujuan sasaran program dan kegiatan, penggunaan indikator yang tepat dan terukur, serta penempatan lokasi sasaran kegiatan harus dapat dipenuhi dengan sebaik-baiknya.
"Saya sangat mengapresiasi setiap upaya untuk melakukan perbaikan terhadap setiap proses pembangunan kita termasuk dengan perkembangan dalam proses monitoring dan evaluasi ini. Kedepan model perencanaan yang kita lakukan hendaknya dapat berjalan lebih baik lagi saya meminta agar model perencanaan hendaknya betul-betul dapat mengawali setiap target yang ingin dicapai dalam RPJMD tahun 2018-2023 nantinya," tuturnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Sinjai A. Ilham Abubakar dalam laporannya menyampaikan bahwa rapat monitoring ini bertujuan untuk mengevaluasi capaian kinerja kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baik yang bersifat fisik maupun non fisik hingga triwulan III tahun 2018.
"Kegiatan ini juga untuk mengetahui kendala apa yang dihadapi serta upaya apa yang telah ditempuh dalam menyikapi kendala setiap kinerja kegiatan OPD," ujarnya.
Sedang, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, DR. H. Ajiep Padindang yang hadir dalam kesempatan tersebut memberi apresiasi atas raihan laporan keuangan daerah Sinjai yang memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dua kali berturut-turut dan berharap prestasi ini dapat dipertahankan.
"Meski sudah meraih predikat WTP akan tetapi masih ada beberapa catatan dari BPK yang masih perlu dibenahi dan ditindaklanjuti sehingga Pemkab wajib menindaklanjuti rekomendasi tersebut paling lama 60 hari setelah diterima laporan hasil pemeriksaan tersebut," tandasnya.
Kegiatan ini turut dihadiri Sekretaris Daerah Sinjai Drs. Akbar, Kepala BPS Sinjai Suparno Pani, Perwakilan KPPN Sinjai, pimpinan OPD, Kabag dan para camat.