Makassar (Antaranews Sulsel) - Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Sulawesi Selatan akan memperketat pengawasan konten siaran menghadapi tahun politik pada 2019.
"Pengawasan terhadap lembaga penyiaran di 2019 akan lebih selektif lagi, lebih memperketat apalagi pada 2019 itu merupakan tahun politik. Karena lembaga penyiaran bisa saja dimanfatkan oleh orang tertentu," ungkap Komisioner KPID Sulsel Riswansyah Muchsin di Makassar, Kamis.
Untuk pengawasan, lanjut Koordinator Bidang Kelembangaan KPID Sulsel ini, sudah koordinasikan dengan KPU dan Bawaslu masing-masing gugus tugas.
Meski demikian, pihaknya berharap tahun depan bisa lebih banyak dukungan dari semua pihak, terutama pemerintah provisi dalam hal penganggaran agar pengawasannya bisa lebih diperketat.
Menurut dia, penganggaran menjadi hal penting guna berjalannya program kerja KPID Sulsel terutama untuk mengawal dan mengawasi sistem penyiaran agar lebih sehat dan lebih banyak memberikan warna.
Tahun 2019 merupakan tahun politik dengan adanya pelaksanaan pemilihan presiden, pemilihan legislatif dan pemilihan DPD, sehingga tanpa dukungan semua pihak, terutama anggaran maka pengawasan akan terhambat.
"Saya rasa kinerja KPID di Sulsel pasti akan mengalami hambatan-hambatan bila tanpa dukungan. Namun yang terpenting bagaimana dukungan pemerintah itu secara maksimal dengan memberikan anggaran untuk bisa menunjang pekerjaan," katanya usai refleksi akhir tahun KPID Sulsel.
Selain itu, selama perjalanan 12 tahun penyelenggaraan pemilu, sudah banyak hal yang menjadi pengalaman untuk dijadikan pelajaran terutama di bidang pengawasan itu sendiri.
Kalau misalnya kita tidak awasi bisa-bisa kebablasan, kita punya pembelajaran politik, terutama bagaimana menyosialisasikan program pemerintah atau program calon pemimpin kita di 2019 nanti," beber pria bergelar master manajemen ini.
Tidak sampai di situ, peran penyiaran lebih diutamakan karena ditunggu oleh publik dan bisa dijadikan corong untuk mendapatkan dukungan masyarakat, sehingga pengawasannya harus lebih diperketat.
"Pengawasan terhadap lembaga penyiaran di 2019 akan lebih selektif lagi, lebih memperketat apalagi pada 2019 itu merupakan tahun politik. Karena lembaga penyiaran bisa saja dimanfatkan oleh orang tertentu," ungkap Komisioner KPID Sulsel Riswansyah Muchsin di Makassar, Kamis.
Untuk pengawasan, lanjut Koordinator Bidang Kelembangaan KPID Sulsel ini, sudah koordinasikan dengan KPU dan Bawaslu masing-masing gugus tugas.
Meski demikian, pihaknya berharap tahun depan bisa lebih banyak dukungan dari semua pihak, terutama pemerintah provisi dalam hal penganggaran agar pengawasannya bisa lebih diperketat.
Menurut dia, penganggaran menjadi hal penting guna berjalannya program kerja KPID Sulsel terutama untuk mengawal dan mengawasi sistem penyiaran agar lebih sehat dan lebih banyak memberikan warna.
Tahun 2019 merupakan tahun politik dengan adanya pelaksanaan pemilihan presiden, pemilihan legislatif dan pemilihan DPD, sehingga tanpa dukungan semua pihak, terutama anggaran maka pengawasan akan terhambat.
"Saya rasa kinerja KPID di Sulsel pasti akan mengalami hambatan-hambatan bila tanpa dukungan. Namun yang terpenting bagaimana dukungan pemerintah itu secara maksimal dengan memberikan anggaran untuk bisa menunjang pekerjaan," katanya usai refleksi akhir tahun KPID Sulsel.
Selain itu, selama perjalanan 12 tahun penyelenggaraan pemilu, sudah banyak hal yang menjadi pengalaman untuk dijadikan pelajaran terutama di bidang pengawasan itu sendiri.
Kalau misalnya kita tidak awasi bisa-bisa kebablasan, kita punya pembelajaran politik, terutama bagaimana menyosialisasikan program pemerintah atau program calon pemimpin kita di 2019 nanti," beber pria bergelar master manajemen ini.
Tidak sampai di situ, peran penyiaran lebih diutamakan karena ditunggu oleh publik dan bisa dijadikan corong untuk mendapatkan dukungan masyarakat, sehingga pengawasannya harus lebih diperketat.