Makassar (ANTARA) - Koalisi Jurnalis Peduli Penyiaran (KJPP) Sulawesi Selatan mendesak pimpinan DPRD Sulsel mengulang proses seleksi calon komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) dan Komisi Informasi (KI) sesuai rekomendasi Badan Kehormatan (BK) karena diduga sarat pelanggaran aturan oleh Komisi A DPRD setempat.
"Seluruh bukti-bukti dugaan pelanggaran sudah kami serahkan ke BK DPRD Sulsel untuk disikapi, bahkan telah dilakukan klarifikasi kepada sejumlah peserta seleksi. Hasilnya diindikasikan melanggar aturan," ucap Koordinator KJPP Sulsel Muhammad Idris di Makassar, Kamis.
Menurut dia, nama-nama calon komisioner KPID dan KI yang dinilai cacat prosedur itu sebelum dikeluarkan Komisi A DPRD Sulsel sudah bocor ke publik, bahkan rencana akan dilantik. Padahal itu menjadi preseden buruk bila dipaksakan, sebab ada pelanggaran dalam proses seleksinya.
"Makanya kami mendesak segera dilakukan seleksi ulang sesuai dengan aturan yang ada, tidak ada tawar menawar. Walau nanti pelantikannya oleh anggota DPRD Sulsel yang baru," ujarnya.
Meskipun masa akhir jabatan anggota DPRD periode 2019-2024 habis pada pekan ini, KJPP Sulsel berharap tidak ada pelantikan karena sarat pelanggaran. Selain itu, berpedoman hasil pemeriksaan dan klarifikasi BK DPRD Sulsel, nama-nama tersebut tidak memenuhi syarat dan seleksi harus diulang.
"Sudah jelas dan ada temuan hasil seleksi kemarin disusupi kepentingan politik, bahkan melanggar aturan KIP karena proses seleksinya terkesan tertutup," katanya menegaskan.
Pria yang disapa akrab Tajanang itu mengungkapkan, ada temuan baru di mana salah satu peserta yang namanya diloloskan Komisi A berinisial PT terpantau ikut berpolitik praktis. Ia terlihat dalam foto duduk berdampingan dengan salah satu pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur.
"Bagi kami ini sangat fatal dan telah menyalahi prinsip independensi, walaupun sifatnya menghadiri meski belum jelas kapasitasnya sebagai apa, tapi jelas di situ ada keberpihakan," ungkapnya.
Sementara itu, Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Sulawesi Selatan Andi Muhammad Sardi menyayangkan sikap Pemerintah Provinsi Sulsel yang hingga kini belum merespons surat dari KJPP terkait carut marut proses perekrutan komisoner KPID dan KI Sulsel.
Apalagi, isu yang beredar Pemprov Sulsel diduga justru mendesak DPRD Sulsel segera mengirimkan nama-nama komisioner yang cacat prosedur itu. "Kami sayangkan itu dipaksakan, apalagi ada upaya pelantikan, padahal faktanya cacat prosedural," katanya menambahkan.
