Bantaeng (Antaranews Sulsel) - Pemerintah Kabupaten Bantaeng merancang tiga Peraturan Bupati (Perbup) untuk tiga program unggulan yang segera direalisasikan dan merupakan penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Bantaeng terpilih, DR Ilham Azikin-Sahabuddin.
"Ketiga program unggulan itu adalah jaminan ketersediaan pupuk dan benih serta asuransi pertanian, gratis perlengkapan sekolah dan bantuan modal dan usaha berbasis dusun dan RW di Bantaeng. Bagian Hukum Pemkab Bantaeng telah menyusun rancangan perbup itu untuk ditetapkan menjadi perbup," kata Kepala Bagian Hukum Pemkab Bantaeng Muh Rivai Nur saat rapat bersama dengan unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di ruangan rapat Sekda Bantaeng, Senin (21/1).
Menurut Muh Rivai Nur, Bagian Hukum Pemkab Bantaeng menggelar rapat dengan Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan, Kadis Pertanian, Kepala badan ketahanan pangan, Kepala Bappeda, Kepala Dinas PMD dan Sekertaris, Dinas pendidikan dan kebudayaan, serta Kabid Tenaga kerja pada dinas perindustrian dan Tenaga kerja.
"Kegitan ini merupakan finalisasi dari rancangan Perbup yang dibuat oleh masing-masing OPD," jelas Muh Rivai Nur.
Menurutnya, rancangan ini selanjutnya diajukan ke bupati dan ditargetkan ditandatangani menjadi perbup pada Januari, dan Februari sudah dapat berjalan.
Dia menambahkan, rapat koordinasi ini dilakukan untuk menjalin harmonisasi dan penyelarasan regulasi dalam isi peraturan bupati.
Dia juga menyebut, rapat ini juga dilakukan agar Perbup itu tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.
"Ketiga program unggulan itu adalah jaminan ketersediaan pupuk dan benih serta asuransi pertanian, gratis perlengkapan sekolah dan bantuan modal dan usaha berbasis dusun dan RW di Bantaeng. Bagian Hukum Pemkab Bantaeng telah menyusun rancangan perbup itu untuk ditetapkan menjadi perbup," kata Kepala Bagian Hukum Pemkab Bantaeng Muh Rivai Nur saat rapat bersama dengan unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di ruangan rapat Sekda Bantaeng, Senin (21/1).
Menurut Muh Rivai Nur, Bagian Hukum Pemkab Bantaeng menggelar rapat dengan Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan, Kadis Pertanian, Kepala badan ketahanan pangan, Kepala Bappeda, Kepala Dinas PMD dan Sekertaris, Dinas pendidikan dan kebudayaan, serta Kabid Tenaga kerja pada dinas perindustrian dan Tenaga kerja.
"Kegitan ini merupakan finalisasi dari rancangan Perbup yang dibuat oleh masing-masing OPD," jelas Muh Rivai Nur.
Menurutnya, rancangan ini selanjutnya diajukan ke bupati dan ditargetkan ditandatangani menjadi perbup pada Januari, dan Februari sudah dapat berjalan.
Dia menambahkan, rapat koordinasi ini dilakukan untuk menjalin harmonisasi dan penyelarasan regulasi dalam isi peraturan bupati.
Dia juga menyebut, rapat ini juga dilakukan agar Perbup itu tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.