Makassar (ANTARA) - Sejalan dengan komitmen pemerintah dibawah kepemimpinan Joko Widodo untuk mengembangkan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), Ketua DPP NasDem bidang Ekonomi Rachmat Gobel mengatakan, produk UMKM lokal harus didorong menembus pasat Internasional.
Hal itu disampaikan melalui surat elektroniknya di Makassar, Rabu. Menurut putra Gorontalo ini, sejalan misi tersebut maka pembangunan infrastruktur dan berbagai program di pemerintah pusat seperti dana desa, dan kredit usaha rakyat sudah memicu pertumbuhan UMKM.
Alasannya, infrastruktur yang baik akan berimbas kepada biaya produksi yang rendah, sehingga harga bisa bersaing. Karena itu, kini peran pemerintah daerah perlu ditingkatkan.
"Pemerintah daerah harus punya Goal (tujuan) agar UMKM unggulan bisa menjadi produk nasional dan internasional,” ujar
Pria Caleg Nasdem dari Dapil Gorontalo ini. Dia menilai, selama ini peran pemerintah daerah baik di provinsi hingga Kabupaten/Kota dalam pengembangan UMKM belum maksimal.
Padahal, UMKM membutuhkan pembinaan di berbagai sisi, mulai dari kualitas produk, pengemasan, hingga pemasaran.
“Pasar Indonesia itu masih sangat besar, lalu kita bicara pasar Internasional, Malaysia, Asean, lalu juga timur tengah, itu harus mampu ditembus oleh UKM kita, jadi pemerintah daerah jangan asal sudah melakukan, tetapi tujuan utamanya tercapai tidak Komitmen pemda inilah yang dibutuhkan,” kata mantan Menteri Perdagang ini.
Pemerintah daerah, lanjut dia, tentu mengetahui produk unggulan daerahnya, sehingga jika dapat menembus pasar internasional pasti akan bangga.
Dia mengatakan, Pemerintah Daerah yang dapat menjadi percontohan dalam melakukan pembinaan UMKM adalah Surabaya dan Daerah Istimewa Jogjakarta.
“Kalau kita lihat, seperti rendang dalam kemasan, itu kan bagus betul. Kita ini sebenarnya bisa sekali menembus internasional, kalau Indomie, itu perusahaan besar, jangan heran bisa dijual dimana-mana di dunia, yang kecil-kecil ini yang harus kita pikirkan bersama,” ujarnya.
Sementara pada keterangan terpisah, mantan Menteri Perdagangan Muhammad Luthfi menjelaskan potensi ekspor usaha kecil menengah masih sangat besar. Namun, salah satu produk UKM yang masih bisa bertumbuh dengan agresif adalah di sektor makanan.
Dia menjelaskan untuk produk-produk tradisional seperti kerajinan dan perhiasan sebenarnya pertumbuhannya sudah mulai dua digit. Tetapi jika pemerintah ingin membawa lagi produk potensial lain ke mancanegara, maka sektor produk makanan bisa menjadi peluang besar.
"Hanya saja, tidak mudah memasarkan produk makanan untuk tujuan ekspor. karena itu, hal yang paling penting ialah bagaimana membuat standarisasi mutu," katanya.
Sedang yang sudah memenuhi standar masih harus terus diperbaiki, misalnya salah satu upaya oleh pemerintah memenuhi sertifikasi halal. Menurutnya, sebuah langkah positif jika sertifikasi halal ini ditanggung pemerintah.
"Saya dengar untuk sertifikasi halalnya ini akan ditanggung pemerintah. Bila itu berjalan, tentu hasilnya akan lebih baik," ujar Lutfi.
Apalagi diyakni produk UKM di sektor makanan olahan ini, pertumbuhannya bakal meningkat.
Kendati untuk mencapai itu membutuhkan waktu, sebab, soal olahan makanan yang layak ekspor bukan hanya soal sertifikasi halal saja, tetapi masih harus melalui beberapa tahap misalnya bagaimana lolos uji di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
"Kita harus menunggu karena ini bukan cuma soal halal saja, tapi kan menyangkut sertifikasi di BPOM," tuturnya.
Sementara itu, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan pemerintahan terus meningkatkan ekspor. Hal ini dilakukan dengan memudahkan perizinan, mendukung UKM berbasis ekspor, dan membuka pasar baru di luar negeri.
"Ekspor Indonesia masih tumbuh positif 6,7 persen dari Rp 168,8 miliar pada 2017 menjadi Rp180 miliar di 2018," katanya.
Enggar menambahkan, pada tahun 2018 Kemendag telah menyelesaikan berbagai perjanjian perdagangan dengan Chili, Australia dan Palestina tanpa melakukan studi. Terlebih, Presiden meminta Indonesia mendukung Palestina dalam segala hal.
"Dan kami realisasikan dengan dukungan penuh. Korma dari Palestina sudah bisa ditemui di pasar. Inilah dukungan kongkret. Dengan negara Afrika, Rusia, Maroko, Korea, Bangladesh, jadi prioritas selesaikan negosiasi," katanya.
Presiden Jokowi sebelumnya mengatakan jumlah UMKM saat ini sudah mencapai sekitar 56 juta dengan kompleks permasalahan yang ada di antaranya upaya menciptakan brand, desain, kemasan (packaging), modal dan akses.
Pemerintah menyayangkan masih ada desa yang memiliki produk kualitas bagus, namun belum bisa masuk ke pasar karena kurang baiknya kemasan dan tidak ada merek.
Selain itu, ada khawatiran UMKM Indonesia tak mampu beranjak ke penjualan online (daring), maka marketplace akan diisi dengan produk luar negeri.
Berkaitan dengan hal itu, selaku pemerintah Jokowi mengingatkan bahwa semua pengusaha memiliki kesempatan untuk naik kelas.
Artinya, siapapun memiliki kesempatan untuk membesarkan skala usahanya dari ultra mikro ke menengah, hingga menjadi pengusaha skala besar.
Hal itu disampaikan melalui surat elektroniknya di Makassar, Rabu. Menurut putra Gorontalo ini, sejalan misi tersebut maka pembangunan infrastruktur dan berbagai program di pemerintah pusat seperti dana desa, dan kredit usaha rakyat sudah memicu pertumbuhan UMKM.
Alasannya, infrastruktur yang baik akan berimbas kepada biaya produksi yang rendah, sehingga harga bisa bersaing. Karena itu, kini peran pemerintah daerah perlu ditingkatkan.
"Pemerintah daerah harus punya Goal (tujuan) agar UMKM unggulan bisa menjadi produk nasional dan internasional,” ujar
Pria Caleg Nasdem dari Dapil Gorontalo ini. Dia menilai, selama ini peran pemerintah daerah baik di provinsi hingga Kabupaten/Kota dalam pengembangan UMKM belum maksimal.
Padahal, UMKM membutuhkan pembinaan di berbagai sisi, mulai dari kualitas produk, pengemasan, hingga pemasaran.
“Pasar Indonesia itu masih sangat besar, lalu kita bicara pasar Internasional, Malaysia, Asean, lalu juga timur tengah, itu harus mampu ditembus oleh UKM kita, jadi pemerintah daerah jangan asal sudah melakukan, tetapi tujuan utamanya tercapai tidak Komitmen pemda inilah yang dibutuhkan,” kata mantan Menteri Perdagang ini.
Pemerintah daerah, lanjut dia, tentu mengetahui produk unggulan daerahnya, sehingga jika dapat menembus pasar internasional pasti akan bangga.
Dia mengatakan, Pemerintah Daerah yang dapat menjadi percontohan dalam melakukan pembinaan UMKM adalah Surabaya dan Daerah Istimewa Jogjakarta.
“Kalau kita lihat, seperti rendang dalam kemasan, itu kan bagus betul. Kita ini sebenarnya bisa sekali menembus internasional, kalau Indomie, itu perusahaan besar, jangan heran bisa dijual dimana-mana di dunia, yang kecil-kecil ini yang harus kita pikirkan bersama,” ujarnya.
Sementara pada keterangan terpisah, mantan Menteri Perdagangan Muhammad Luthfi menjelaskan potensi ekspor usaha kecil menengah masih sangat besar. Namun, salah satu produk UKM yang masih bisa bertumbuh dengan agresif adalah di sektor makanan.
Dia menjelaskan untuk produk-produk tradisional seperti kerajinan dan perhiasan sebenarnya pertumbuhannya sudah mulai dua digit. Tetapi jika pemerintah ingin membawa lagi produk potensial lain ke mancanegara, maka sektor produk makanan bisa menjadi peluang besar.
"Hanya saja, tidak mudah memasarkan produk makanan untuk tujuan ekspor. karena itu, hal yang paling penting ialah bagaimana membuat standarisasi mutu," katanya.
Sedang yang sudah memenuhi standar masih harus terus diperbaiki, misalnya salah satu upaya oleh pemerintah memenuhi sertifikasi halal. Menurutnya, sebuah langkah positif jika sertifikasi halal ini ditanggung pemerintah.
"Saya dengar untuk sertifikasi halalnya ini akan ditanggung pemerintah. Bila itu berjalan, tentu hasilnya akan lebih baik," ujar Lutfi.
Apalagi diyakni produk UKM di sektor makanan olahan ini, pertumbuhannya bakal meningkat.
Kendati untuk mencapai itu membutuhkan waktu, sebab, soal olahan makanan yang layak ekspor bukan hanya soal sertifikasi halal saja, tetapi masih harus melalui beberapa tahap misalnya bagaimana lolos uji di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
"Kita harus menunggu karena ini bukan cuma soal halal saja, tapi kan menyangkut sertifikasi di BPOM," tuturnya.
Sementara itu, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan pemerintahan terus meningkatkan ekspor. Hal ini dilakukan dengan memudahkan perizinan, mendukung UKM berbasis ekspor, dan membuka pasar baru di luar negeri.
"Ekspor Indonesia masih tumbuh positif 6,7 persen dari Rp 168,8 miliar pada 2017 menjadi Rp180 miliar di 2018," katanya.
Enggar menambahkan, pada tahun 2018 Kemendag telah menyelesaikan berbagai perjanjian perdagangan dengan Chili, Australia dan Palestina tanpa melakukan studi. Terlebih, Presiden meminta Indonesia mendukung Palestina dalam segala hal.
"Dan kami realisasikan dengan dukungan penuh. Korma dari Palestina sudah bisa ditemui di pasar. Inilah dukungan kongkret. Dengan negara Afrika, Rusia, Maroko, Korea, Bangladesh, jadi prioritas selesaikan negosiasi," katanya.
Presiden Jokowi sebelumnya mengatakan jumlah UMKM saat ini sudah mencapai sekitar 56 juta dengan kompleks permasalahan yang ada di antaranya upaya menciptakan brand, desain, kemasan (packaging), modal dan akses.
Pemerintah menyayangkan masih ada desa yang memiliki produk kualitas bagus, namun belum bisa masuk ke pasar karena kurang baiknya kemasan dan tidak ada merek.
Selain itu, ada khawatiran UMKM Indonesia tak mampu beranjak ke penjualan online (daring), maka marketplace akan diisi dengan produk luar negeri.
Berkaitan dengan hal itu, selaku pemerintah Jokowi mengingatkan bahwa semua pengusaha memiliki kesempatan untuk naik kelas.
Artinya, siapapun memiliki kesempatan untuk membesarkan skala usahanya dari ultra mikro ke menengah, hingga menjadi pengusaha skala besar.