Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo melaporkan perkembangan aplikasi JAGA dalam puncak peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2019 di gedung KPK, Jakarta, Senin.

"Kemudian kami juga ingin melaporkan sebetulnya yang kami laporkan ini sudah diresmikan oleh Bapak Presiden pada waktu peringatan Hakordia tahun 2016 kami bersama-sama waktu itu bersama-sama meresmikan namanya kami sebut JAGA," ucap Agus.

JAGA merupakan aplikasi pencegahan korupsi yang mendorong transparansi penyelenggaraan pelayanan publik dan pengolahan aset negara. JAGA melibatkan peran masyarakat guna memantau, mengusulkan perbaikan, dan melaporkan penyimpangan.



Agus sebelumnya ingin melaporkan langsung perkembangan aplikasi JAGA tersebut kepada Presiden Joko Widodo. Namun, Presiden tidak menghadiri puncak Hakordia 2019 dan diwakili oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

"JAGA ini adalah suatu "platform". Yang memuat informasi semua layanan publik. Harapannya sebetulnya nanti JAGA ini memuat semua layanan publik di daerahnya bapak-ibu bisa melihat bukan hanya dari jaga.id tetapi juga bisa dari Android maupun iPhone masing-masing mengenai perkembangan dari JAGA ini," ucap Agus.

Lebih lanjut, Agus menyatakan bahwa aplikasi JAGA sudah berkembang cukup saat ini.

"Di dalamnya (aplikasi JAGA) kita bisa melihat layanan pendidikan, ada layanan kesehatan, dana desa, dan juga sudah dimulai adanya anggaran daerah. Dengan meng-klik anggaran satu kabupaten bapak ibu bisa mengetahui anggaran itu dari kabupaten itu besarnya anggaran untuk belanja pegawai berapa kemudian juga komitmen mereka terhadap pendidikan berapa persen, komitmen mereka terhadap kesehatan berapa persen," tuturnya.



Namun, Agus menggarisbawahi bahwa KPK hanya menyediakan "platform" JAGA tersebut.

"KPK bukan yang mengelola, KPK hanya menyediakan "platform". Yang mengelola adalah kementerian dan lembaganya masing-masing maupun daerahnya masing-masing. KPK hanya mengumpulkan informasi dalam JAGA ini. Jadi, itu adalah komitmennya teman-teman kementerian, teman-teman daerah untuk selalu meng-"update" informasinya karena kalau dikerjakan KPK sendiri saya yakin kami tidak akan mampu," ujarnya.