Makassar (ANTARA News) - Pengajuan harga gas dari PT Energy Equity Epic Sengkang untuk pembangkit listrik di Sulawesi Selatan perlu dikoordinasikan dengan PT PLN Sultanbatara selaku operator listrik yang membawahi tiga provinsi di Sulawesi.
"Selama ini harga jual gas yang dijual PT EEES ke PLN Sultanbatara terbilang murah, namun untuk pengajuan harga baru sesuai harga pasar itu perlu dikoordinasikan sebelum ada penetapan," kata Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Sulsel Gunawan Palaguna di Makassar, Selasa.
Menurut dia, kontrak karya PT EEES untuk mengelola sumber energi gas di Kabupaten Wajo sudah berakhir tahun ini, dan masih memungkinkan dilanjutkan dengan kontrak karya yang baru.
Untuk kontrak karya baru itu, pihak PT EEES mengajukan harga jual gas ke pihak PLN Sultanbatara sesuai harga di pasaran yakni enam dolar AS per mil British termal unit.
Namun harga tersebut dinilai akan memberatkan pihak PT PLN Sultanbatara, sehingga perlu dikoordinasikan sebelum ada penetapan harga yang disepakati.
Selain penetapan harga jual gas yang diproduksi, lanjut Gunawan, dalam kontrak karya yang baru yang ditangani pemerintah pusat, pihak Pemprov Sulsel dan Pemkab Wajo meminta pengajuan dana pengembangan masyarakat (CSR) agar lebih diperhatikan.
Alasannya, selama 10 tahun lebih beroperasi di Kabupaten Wajo, baik dana CSR maupun pembagian keuntungan ke Pemprov Sulsel dan Pemkab Wajo sangat minim.
Akibatnya, beberapa waktu lalu masyarakat Wajo menduduki perusahaan mitra Australia itu menyebabkan pihak manajemen PT EEES terpaksa meninggalkan lokasi. Bahkan Wakapolri Irjen Pol. Jusuf Manggabarani sempat turun tangan ke lokasi menenangkan massa pada Mei 2010.
(T.S036/S016)
"Selama ini harga jual gas yang dijual PT EEES ke PLN Sultanbatara terbilang murah, namun untuk pengajuan harga baru sesuai harga pasar itu perlu dikoordinasikan sebelum ada penetapan," kata Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Sulsel Gunawan Palaguna di Makassar, Selasa.
Menurut dia, kontrak karya PT EEES untuk mengelola sumber energi gas di Kabupaten Wajo sudah berakhir tahun ini, dan masih memungkinkan dilanjutkan dengan kontrak karya yang baru.
Untuk kontrak karya baru itu, pihak PT EEES mengajukan harga jual gas ke pihak PLN Sultanbatara sesuai harga di pasaran yakni enam dolar AS per mil British termal unit.
Namun harga tersebut dinilai akan memberatkan pihak PT PLN Sultanbatara, sehingga perlu dikoordinasikan sebelum ada penetapan harga yang disepakati.
Selain penetapan harga jual gas yang diproduksi, lanjut Gunawan, dalam kontrak karya yang baru yang ditangani pemerintah pusat, pihak Pemprov Sulsel dan Pemkab Wajo meminta pengajuan dana pengembangan masyarakat (CSR) agar lebih diperhatikan.
Alasannya, selama 10 tahun lebih beroperasi di Kabupaten Wajo, baik dana CSR maupun pembagian keuntungan ke Pemprov Sulsel dan Pemkab Wajo sangat minim.
Akibatnya, beberapa waktu lalu masyarakat Wajo menduduki perusahaan mitra Australia itu menyebabkan pihak manajemen PT EEES terpaksa meninggalkan lokasi. Bahkan Wakapolri Irjen Pol. Jusuf Manggabarani sempat turun tangan ke lokasi menenangkan massa pada Mei 2010.
(T.S036/S016)