Makassar (ANTARA) - Pemerintah Kota Makassar, Sulawesi Selatan kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan meski dimasa pandemi COVID-19 yang merupakan keberhasilan lima kali secara berturut turut selama lima tahun terakhir.
"Opini WTP diberikan berdasar laporan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2019," kata Kepala Perwakilan Badan Pemerikasaan Keuangan (KPK) RI Provinsi Sulawesi Selatan, Wahyu Priyono melalui konferensi secara Virtual, Kamis.
Wahyu menyampaikan dalam rangka pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, salah satu hal yang sangat penting adalah kewajiban kepala daerah menyusun dan menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD yang dilampirkan laporan keuangan.
“Alhamdulillah, kami telah melakukan pemeriksaan untuk memberikan opini wajar atas penyajian laporan keuangan. Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi laporan keuangan yang disajikan," paparnya.
Selain Makassar, opini WTP juga diberikan kepada Kabupaten Gowa dan Sinjai. Sedangkan Kabupaten Takalar dan Jeneponto gagal meraih opini WTP tersebut.
"Bagi daerah yang sudah dapat WTP agar tidak lengah, karena bisa saja di tahun selanjutnya turun menjadi tidak WTP, seperti Kota Pare-pare ada satu kasus sehingga tidak memperoleh WTP kali ini," ungkap dia.
Pejabat Wali Kota Makassar Prof Yusran Jusuf pada kesempatan itu didampingi Ketua DPRD Makassar Rudianto Lallo menyampaikan apresiasi atas kerja keras para pengelola keuangan SKPD setempat.
Selain itu, berkat upaya maksimal yang terus dilakukan terbukti mampu mempertahankan capaian opini WTP hingga berhasil diraih lima tahun berturut-turut sejak tahun 2015.
Yusran mengemukakan, seluruh saran dan masukan dari Tim Pemeriksa BPK sangat berarti dalam peningkatan kinerja pemerintah dan akan menjadi motivasi pengelolaan keuangan daerah. Ia berkomitmen akan menjadikan seluruh rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan Tim BPK ditindaklanjuti secara maksimal dan berkelanjutan.
“Kami mohon kiranya dalam perjalanan APBD ke depan, BPK Perwakilan Sulsel senantiasa membuka ruang diskusi dan komunikasi dengan pemda sebagai langkah penyempurnaan dan mengantisipasi hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan" ucapnya mewakili lima kabupaten saat konfrensi virtual tersebut.
Ketua DPRD Kota Makassar Rudianto Lallo juga memberi apresiasi tinggi atas keberhasilan Pemkot Makassar meraih WTP yang kelima atas laporan penyelenggaraan keuangan daerah tahun 2019.
“Ini adalah capaian luar biasa dari pemerintah kota Makassar karena berhasil mempertahankan penghargaan WTP ini sejak tahun 2015. Mempertahankan itu hal yang sulit, tapi alhamdulillah kita mampu,” ucapnya, sesaat usai Konferensi itu.
Menurut politisi Nasdem ini, pengelolaan keuangan daerah di Makassar di mata BPK sudah luar biasa. Ia berharap capaian ini bisa dipertahankan pada tahun mendatang.
"Saya berharap dengan capaian ini seluruh pengelolaan keuangan kita bisa akuntabel dan terbuka. Sehingga, pengelolaan keuangan dan aset kita tidak ada lagi yang bermasalah," tambahnya.
"Opini WTP diberikan berdasar laporan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2019," kata Kepala Perwakilan Badan Pemerikasaan Keuangan (KPK) RI Provinsi Sulawesi Selatan, Wahyu Priyono melalui konferensi secara Virtual, Kamis.
Wahyu menyampaikan dalam rangka pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, salah satu hal yang sangat penting adalah kewajiban kepala daerah menyusun dan menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD yang dilampirkan laporan keuangan.
“Alhamdulillah, kami telah melakukan pemeriksaan untuk memberikan opini wajar atas penyajian laporan keuangan. Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi laporan keuangan yang disajikan," paparnya.
Selain Makassar, opini WTP juga diberikan kepada Kabupaten Gowa dan Sinjai. Sedangkan Kabupaten Takalar dan Jeneponto gagal meraih opini WTP tersebut.
"Bagi daerah yang sudah dapat WTP agar tidak lengah, karena bisa saja di tahun selanjutnya turun menjadi tidak WTP, seperti Kota Pare-pare ada satu kasus sehingga tidak memperoleh WTP kali ini," ungkap dia.
Pejabat Wali Kota Makassar Prof Yusran Jusuf pada kesempatan itu didampingi Ketua DPRD Makassar Rudianto Lallo menyampaikan apresiasi atas kerja keras para pengelola keuangan SKPD setempat.
Selain itu, berkat upaya maksimal yang terus dilakukan terbukti mampu mempertahankan capaian opini WTP hingga berhasil diraih lima tahun berturut-turut sejak tahun 2015.
Yusran mengemukakan, seluruh saran dan masukan dari Tim Pemeriksa BPK sangat berarti dalam peningkatan kinerja pemerintah dan akan menjadi motivasi pengelolaan keuangan daerah. Ia berkomitmen akan menjadikan seluruh rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan Tim BPK ditindaklanjuti secara maksimal dan berkelanjutan.
“Kami mohon kiranya dalam perjalanan APBD ke depan, BPK Perwakilan Sulsel senantiasa membuka ruang diskusi dan komunikasi dengan pemda sebagai langkah penyempurnaan dan mengantisipasi hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan" ucapnya mewakili lima kabupaten saat konfrensi virtual tersebut.
Ketua DPRD Kota Makassar Rudianto Lallo juga memberi apresiasi tinggi atas keberhasilan Pemkot Makassar meraih WTP yang kelima atas laporan penyelenggaraan keuangan daerah tahun 2019.
“Ini adalah capaian luar biasa dari pemerintah kota Makassar karena berhasil mempertahankan penghargaan WTP ini sejak tahun 2015. Mempertahankan itu hal yang sulit, tapi alhamdulillah kita mampu,” ucapnya, sesaat usai Konferensi itu.
Menurut politisi Nasdem ini, pengelolaan keuangan daerah di Makassar di mata BPK sudah luar biasa. Ia berharap capaian ini bisa dipertahankan pada tahun mendatang.
"Saya berharap dengan capaian ini seluruh pengelolaan keuangan kita bisa akuntabel dan terbuka. Sehingga, pengelolaan keuangan dan aset kita tidak ada lagi yang bermasalah," tambahnya.