Makassar (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan menempati urutan pertama secara nasional dalam realisasi belanja APBD provinsi per 27 Agustus 2020, versi Kementerian Keuangan RI.

Hal itu disampaikan perwakilan Kementerian Keuangan saat merilis persentase realisasi belanja APBD provinsi se-Indonesia Tahun Anggaran 2020 pada Rapat Koordinasi (Rakor) Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PEN) di wilayah kabupaten kota se-Indonesia, serta pilkada serentak 2020, yang digelar secara virtual, Kamis.

Berdasarkan Laporan Pemerintah Daerah yang diolah Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Keuangan per 27 Agustus 2020, Provinsi Sulawesi Selatan berada di urutan pertama persentase realisasi belanja APBD Provinsi se-Indonesia Tahun Anggaran 2020.

Persentase itu melebihi persentase secara provinsi bahkan secara nasional, yakni 62,55 persen, disusul Provinsi DKI Jakarta dengan persentase 60,62 persen.

"Jadi kami (Pemprov Sulsel) dari awal, melakukan cepat tender, sehingga dalam kondisi pandemi COVID-19 pun, sudah banyak yang melakukan tanda tangan kontrak, jadi tender sudah berjalan baru masuk COVID-19," ucap Wakil Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman.

Dengan demikian, kata Sudirman, boleh dikata pandemi COVID-19 tidak begitu mempengaruhi penyerapan belanja APBD Pemprov Sulsel.

"Strategi kami melakukan tender di awal tahun dan sudah ada beberapa yang kontrak seperti program infrastruktur," ujarnya.

"Jadi begitu pandemi masuk, sudah banyak yang direalisasikan. Jadi memang serapan anggaran semester I luar biasa," kata Sudirman menambahkan.