Gowa (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Pemerintah Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, menandatangani pakta integritas untuk mewujudkan Pilkada 2020 yang bermutu dan bermartabat.
Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Gowa Kamsina, di Gowa, Selasa, mengatakan bahwa semua unsur yang ikut dalam penandatanganan dapat menjadi teladan dalam pelaksanaan pilkada yang benar-benar bersih dan bermutu dengan netralitas dan dukungan terhadap pelaksanaan Pilkada Kabupaten Gowa yang benar-benar terjamin.
"Kita harus dalam posisi netral, jangan juga kita mengambil posisi pasif akan tetapi tetap memposisikan diri sebagai abdi negara. Dalam arti sebagai pendukung suksesnya pesta demokrasi tersebut dengan tetap menjunjung netralitas dan asas langsung, umum, dan rahasia, mengabdikan diri secara profesional sesuai dengan semboyan abdi negara, abdi masyarakat, dan pemersatu di tengah-tengah perbedaan pilihan," ujarnya.
Dia mengatakan, pilkada yang digelar kali ini akan menjadi tantangan sebab dilaksanakan di tengah-tengah mewabahnya COVID-19 sehingga mengharuskan untuk dapat mengedukasi masyarakat agar dapat melaksanakan hak pilihnya di luar rasa ketakutan.
"Hal inilah akan menjadi ujian kita semua, di tengah kekhawatiran sebagian komponen bangsa yang meragukan pelaksanaan pemilihan ini di tengah wabah COVID-19 yang semakin meningkat sehingga kerja sama dan sinergitas kita semua yang akan menjadi penentu keberhasilan pilkada tahun ini," kata Kamsina.
Selain itu, ia juga menyampaikan harapannya kepada KPU dan Bawaslu beserta jajarannya untuk bekerja efektif agar praktik-praktik kecurangan, manipulasi, politik uang, dan politisasi SARA serta intimidasi harus dihindari karena ini merupakan ancaman besar bagi demokrasi dan kedaulatan rakyat.
"Mari kita kawal pilkada ini dengan baik, ajaklah masyarakat menjadi pemilih yang cerdas berdasarkan visi misi dan program kerja, bukan karena uang dan SARA serta intimidasi," katanya.
Anggota Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Sulsel Asradi menyampaikan bahwa penandatangan pakta integritas yang dilakukan ini merupakan sebuah langkah yang strategis dalam menghadapi pilkada yang akan dilaksanakan di Kabupaten Gowa.
Menurut dia, ukuran berhasil tidaknya sebuah pilkada itu sangat ditentukan dari tahapan-tahapan proses dalam pemilihan kepala daerah.
"Dengan hadirnya semua unsur yang terlibat dalam penandatanganan ini sudah mencerminkan bahwa 80 persen Pilkada Gowa akan berhasil," katanya.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Mappasomba mengatakan bahwa kegiatan penandatanganan ini sebagai upaya bersama untuk mewujudkan pilkada yang bermutu dan bermartabat sehingga mendapatkan pemimpin yang terbaik.
"Ini adalah tindak lanjut dari kesepakatan bersama untuk melaksanakan dan menyukseskan Pilkada Kabupaten Gowa yang terbaik yang didasari netralitas dan tanggung jawab bersama yang berkenaan dengan etika, perilaku dan tidak berpihak, bebas dari konflik, kepentingan dan bebas dari politik praktis," ujar mantan Asisten Ekonomi Kabupaten Gowa itu.
Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Gowa Kamsina, di Gowa, Selasa, mengatakan bahwa semua unsur yang ikut dalam penandatanganan dapat menjadi teladan dalam pelaksanaan pilkada yang benar-benar bersih dan bermutu dengan netralitas dan dukungan terhadap pelaksanaan Pilkada Kabupaten Gowa yang benar-benar terjamin.
"Kita harus dalam posisi netral, jangan juga kita mengambil posisi pasif akan tetapi tetap memposisikan diri sebagai abdi negara. Dalam arti sebagai pendukung suksesnya pesta demokrasi tersebut dengan tetap menjunjung netralitas dan asas langsung, umum, dan rahasia, mengabdikan diri secara profesional sesuai dengan semboyan abdi negara, abdi masyarakat, dan pemersatu di tengah-tengah perbedaan pilihan," ujarnya.
Dia mengatakan, pilkada yang digelar kali ini akan menjadi tantangan sebab dilaksanakan di tengah-tengah mewabahnya COVID-19 sehingga mengharuskan untuk dapat mengedukasi masyarakat agar dapat melaksanakan hak pilihnya di luar rasa ketakutan.
"Hal inilah akan menjadi ujian kita semua, di tengah kekhawatiran sebagian komponen bangsa yang meragukan pelaksanaan pemilihan ini di tengah wabah COVID-19 yang semakin meningkat sehingga kerja sama dan sinergitas kita semua yang akan menjadi penentu keberhasilan pilkada tahun ini," kata Kamsina.
Selain itu, ia juga menyampaikan harapannya kepada KPU dan Bawaslu beserta jajarannya untuk bekerja efektif agar praktik-praktik kecurangan, manipulasi, politik uang, dan politisasi SARA serta intimidasi harus dihindari karena ini merupakan ancaman besar bagi demokrasi dan kedaulatan rakyat.
"Mari kita kawal pilkada ini dengan baik, ajaklah masyarakat menjadi pemilih yang cerdas berdasarkan visi misi dan program kerja, bukan karena uang dan SARA serta intimidasi," katanya.
Anggota Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Sulsel Asradi menyampaikan bahwa penandatangan pakta integritas yang dilakukan ini merupakan sebuah langkah yang strategis dalam menghadapi pilkada yang akan dilaksanakan di Kabupaten Gowa.
Menurut dia, ukuran berhasil tidaknya sebuah pilkada itu sangat ditentukan dari tahapan-tahapan proses dalam pemilihan kepala daerah.
"Dengan hadirnya semua unsur yang terlibat dalam penandatanganan ini sudah mencerminkan bahwa 80 persen Pilkada Gowa akan berhasil," katanya.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Mappasomba mengatakan bahwa kegiatan penandatanganan ini sebagai upaya bersama untuk mewujudkan pilkada yang bermutu dan bermartabat sehingga mendapatkan pemimpin yang terbaik.
"Ini adalah tindak lanjut dari kesepakatan bersama untuk melaksanakan dan menyukseskan Pilkada Kabupaten Gowa yang terbaik yang didasari netralitas dan tanggung jawab bersama yang berkenaan dengan etika, perilaku dan tidak berpihak, bebas dari konflik, kepentingan dan bebas dari politik praktis," ujar mantan Asisten Ekonomi Kabupaten Gowa itu.