Makassar (ANTARA News) - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Selatan, Moh Roem, mengatakan rakyat miskin membutuhkan beras berkualitas bagus dari Perum Bulog.

"Selama ini rakyat miskin selalu diberikan beras berkualitas rendah. Kapan lagi orang miskin makan beras bagus kalau bukan dari pemerintah," katanya di Makassar, Rabu.

Untuk itu, ia meminta Bulog menghentikan impor beras berkualitas rendah, atau minimal ditingkatkan kualitasnya, sebab ujung-ujungnya beras tersebut ditujukan kepada rakyat miskin.

Sebagai langkah awal, ia mengharapkan pemerintah segera menaikkan subsidi anggaran untuk beras.

"Subsidi tinggi tidak apa-apa untuk beras apalagi itu untuk rakyat miskin. Dari pada subsidi untuk industri. Karena tidak ada diantara kita yang tidak disubsidi termasuk BBM," ujarnya.

Sebelumnya, Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo mengungkapkan wacana pengambilalihan peran Bulog oleh pemerintah provinsi.

"Tinggalkan saja itu, kalau perlu kita buat Dolog sendiri. Saya akan hidupkan Dolog daerah, kalau tidak mau diatur. Biayanya dapat dicari," katanya.

Syahrul berharap Bulog lebih berperan dalam penyerapan beras. Jika penyerapan dilakukan dengan mengambil alternatif peran swasta, dikhawatirkan akan terjadi penimbunan.

Ia juga meminta agar Bulog tidak lagi mempersoalkan kualitas beras dan membelinya sesuai dengan harga yang ditetapkan terutama pada saat kondisi cuaca tak menentu.

Pemprov Sulsel, katanya, siap bertanggung jawab jika pemerintah pusat memberikan anggaran untuk menyangga dan memperbaiki kualitas beras.

Kritikan kepada Bulog juga disuarakan anggota Komisi B DPRD Sulsel, Muchtar Tompo, yang meminta Bulog untuk tidak mencari keuntungan di tengah krisis pangan nasional.

"Bulog kan Perum bukan BUMN, sehingga tidak boleh dibebani untuk mencari keuntungan. Bulog harus bergerak dengan berpihak pada rakyat kecil," katanya

Bulog menurut politisi Hanura ini, seharusnya berpikir untuk lebih banyak memberikan bantuan beras untuk rakyat miskin, bukan mengurus beras impor yang merugikan dan menurunkan nilai jual petani. (T.KR-AAT/S025) 

Pewarta :
Editor :
Copyright © ANTARA 2024