Mamuju (ANTARA News) - Kementerian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengemukakan, daya saing Usaha Kecil Mikro (UKM) Indonesia masih sangat rendah, sekitar 3,5 dari skor 1-10 dibandingkan negara-negara ASEAN.
"Salah satu permasalahan yang kita hadapi saat ini karena lemahnya daya saing UKM di Indonesia dibandingkan negara Asia Pasifik," kata Sekretaris Menteri Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Dr Ir Dida Heryadi Salya, MA, saat berada di Mamuju, Kamis.
Menurutnya, berdasarkan data APEC tahun 2006, daya saing UKM Indonesia masih di bawah negara-negara ASEAN seperti Filipina, Thailand, dan Malaysia.
Selain itu,lanjutnya, kemampuan UKM Indonesia untuk melakukan proses penelitian dan pengembangan (Research & Development) juga kurang berjalan. Ini merupakan cerminan bahwa wirausahawan di Indonesia masih kurang inovatif.
Mengingat rendahnya daya saing pengusaha Indonesia, kata dia, maka harus dicarikan jalan keluar sehingga daya saing usaha di Indonesia menjadi lebih baik.
"Penguatan daya saing usaha dilakukan dengan pengembangan keahlian dari para pengusaha sehingga memunculkan produk baru yang laku di pasar," katanya.
Karena itu, dukungan sumber daya produktif seperti modal, bahan baku, dan kualitas tenaga kerja merupakan elemen yang penting dalam usaha.
Ia mengatakan, saat ini tampaknya kualitas tenaga kerja yang sering dikeluhkan tersebut juga akibat tingkat pendidikan yang rendah yang berpengaruh pada penguasaan kemampuan teknis, keuangan dan pemasaran.
"Keadaan ini membuat pemerintah untuk mendorong sektor wirausahaan bisa berkembang lebih maju untuk memperbaiki ekonomi di Indonesia," terangnya.
Selain itu, kata dia, penerapan manajemen yang baik yang berorientasi meraih keuntungan melalui penerapan reward dan punishment. Dukungan teknologi informasi akan sangat dibutuhkan untuk mengembangkan dukungan kualitas produk dan pelayanan, memperluas pemasaran dengan basis web (e-commerce).
Dengan pengunaan teknologi informasi, lanjutnya, maka jelas akan menekan biaya sewa toko dan pegawai karena barang di pajang di website.
Dukungan yang terakhir, kata dia, daya saing usaha, penciptaan iklim usaha yang baik melalui peraturan daerah yang ramah untuk tumbuhnya usaha dan infrastruktur yang meminimalkan biaya seperti jalan dan jembatan yang baik yang mengurangi ongkos untuk bensin dan pemeliharaan kendaraan.
Untuk itu, guna mengatasi permasalahan yang ada, maka kebutuhan untuk pengembangan wirausahawan yang tangguh, pemerintah telah mencanangkan Program untuk pengembangan usaha.
Program pengembangan wirausaha ini tambah dia, melalui penyediaan kredit usaha rakyat yang direncanakan sampai tahun 2014 dengan menyalurkan Rp10 triliun kepada pengusaha kecil dan menengah.
"Program besar ini ditujukan untuk mendorong peningkatan usahawan baru yang selama ini kesulitan akan akses modal dari Bank Umum. Program lainnya adalah peningkatan akses untuk meminjam bekerja sama dengan BPR dan koperasi," tutur dia.(T.KR-ACO/F003)
"Salah satu permasalahan yang kita hadapi saat ini karena lemahnya daya saing UKM di Indonesia dibandingkan negara Asia Pasifik," kata Sekretaris Menteri Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Dr Ir Dida Heryadi Salya, MA, saat berada di Mamuju, Kamis.
Menurutnya, berdasarkan data APEC tahun 2006, daya saing UKM Indonesia masih di bawah negara-negara ASEAN seperti Filipina, Thailand, dan Malaysia.
Selain itu,lanjutnya, kemampuan UKM Indonesia untuk melakukan proses penelitian dan pengembangan (Research & Development) juga kurang berjalan. Ini merupakan cerminan bahwa wirausahawan di Indonesia masih kurang inovatif.
Mengingat rendahnya daya saing pengusaha Indonesia, kata dia, maka harus dicarikan jalan keluar sehingga daya saing usaha di Indonesia menjadi lebih baik.
"Penguatan daya saing usaha dilakukan dengan pengembangan keahlian dari para pengusaha sehingga memunculkan produk baru yang laku di pasar," katanya.
Karena itu, dukungan sumber daya produktif seperti modal, bahan baku, dan kualitas tenaga kerja merupakan elemen yang penting dalam usaha.
Ia mengatakan, saat ini tampaknya kualitas tenaga kerja yang sering dikeluhkan tersebut juga akibat tingkat pendidikan yang rendah yang berpengaruh pada penguasaan kemampuan teknis, keuangan dan pemasaran.
"Keadaan ini membuat pemerintah untuk mendorong sektor wirausahaan bisa berkembang lebih maju untuk memperbaiki ekonomi di Indonesia," terangnya.
Selain itu, kata dia, penerapan manajemen yang baik yang berorientasi meraih keuntungan melalui penerapan reward dan punishment. Dukungan teknologi informasi akan sangat dibutuhkan untuk mengembangkan dukungan kualitas produk dan pelayanan, memperluas pemasaran dengan basis web (e-commerce).
Dengan pengunaan teknologi informasi, lanjutnya, maka jelas akan menekan biaya sewa toko dan pegawai karena barang di pajang di website.
Dukungan yang terakhir, kata dia, daya saing usaha, penciptaan iklim usaha yang baik melalui peraturan daerah yang ramah untuk tumbuhnya usaha dan infrastruktur yang meminimalkan biaya seperti jalan dan jembatan yang baik yang mengurangi ongkos untuk bensin dan pemeliharaan kendaraan.
Untuk itu, guna mengatasi permasalahan yang ada, maka kebutuhan untuk pengembangan wirausahawan yang tangguh, pemerintah telah mencanangkan Program untuk pengembangan usaha.
Program pengembangan wirausaha ini tambah dia, melalui penyediaan kredit usaha rakyat yang direncanakan sampai tahun 2014 dengan menyalurkan Rp10 triliun kepada pengusaha kecil dan menengah.
"Program besar ini ditujukan untuk mendorong peningkatan usahawan baru yang selama ini kesulitan akan akses modal dari Bank Umum. Program lainnya adalah peningkatan akses untuk meminjam bekerja sama dengan BPR dan koperasi," tutur dia.(T.KR-ACO/F003)