Makassar (ANTARA) - Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Sulawesi Selatan Khaeroni memastikan 7.272 calon jamaah haji (calhaj) asal provinsi itu batal berangkat ke Tanah Suci pada tahun 2021 meski mereka telah disuntik vaksin COVID-19.
"Ribu calhaj Itu sudah divaksin semua, termasuk bagi calhaj lanjut usia (lansia) sebagai antisipasi instruksi pelaksanaan ibadah haji tahun ini. Kami sudah persiapkan semua," katanya di Makassar, Kamis petang.
Pembatalan pemberangkatan calhaj Indonesia, khususnya di Sulsel sesuai dengan keputusan Kemenag RI Nomor 660 tahun 2021 yang menyebutkan bahwa pelaksanaan ibadah haji dibatalkan tahun ini.
Khaeroni menyebut keputusan ini diambil karena hingga saat ini Pemerintah Arab Saudi belum memberikan kepastian terkait kuota haji Indonesia, termasuk calon haji dari negara lainnya.
"Saya kira waktunya sudah tidak memungkinkan untuk dipaksakan. Selain itu, keamanan dan kesehatan jamaah haji yang paling utama karena COVID-19 masih merajalela," ungkapnya.
Apalagi, dalam UU Nomor 8 tahun 2019 juga memberikan amanah kepada pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada jamaah haji terkait faktor kesehatan, keamanan dan keselamatan.
Menurut Khaeroni, keputusan ini juga menjadi final berdasarkan keputusan berbagai lintas sektoral, seperti Komisi VIII RI, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, dan lainnya terkait jamaah haji.
"Kepada masyarakat, khususnya calon jamaah haji, kami harapkan kiranya dapat menerima keputusan ini, memang dirasa pahit, tetapi semoga bisa dimaklumi untuk kebaikan kita bersama," ucapnya.
"Ribu calhaj Itu sudah divaksin semua, termasuk bagi calhaj lanjut usia (lansia) sebagai antisipasi instruksi pelaksanaan ibadah haji tahun ini. Kami sudah persiapkan semua," katanya di Makassar, Kamis petang.
Pembatalan pemberangkatan calhaj Indonesia, khususnya di Sulsel sesuai dengan keputusan Kemenag RI Nomor 660 tahun 2021 yang menyebutkan bahwa pelaksanaan ibadah haji dibatalkan tahun ini.
Khaeroni menyebut keputusan ini diambil karena hingga saat ini Pemerintah Arab Saudi belum memberikan kepastian terkait kuota haji Indonesia, termasuk calon haji dari negara lainnya.
"Saya kira waktunya sudah tidak memungkinkan untuk dipaksakan. Selain itu, keamanan dan kesehatan jamaah haji yang paling utama karena COVID-19 masih merajalela," ungkapnya.
Apalagi, dalam UU Nomor 8 tahun 2019 juga memberikan amanah kepada pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada jamaah haji terkait faktor kesehatan, keamanan dan keselamatan.
Menurut Khaeroni, keputusan ini juga menjadi final berdasarkan keputusan berbagai lintas sektoral, seperti Komisi VIII RI, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, dan lainnya terkait jamaah haji.
"Kepada masyarakat, khususnya calon jamaah haji, kami harapkan kiranya dapat menerima keputusan ini, memang dirasa pahit, tetapi semoga bisa dimaklumi untuk kebaikan kita bersama," ucapnya.