Makassar (ANTARA) - Dinas Kehutanan (Dishut) Provinsi Sulawesi Selatan dan Universitas Hasanuddin (Unhas) berkolaborasi menyukseskan program perhutanan sosial melalui KKN Tematik Perhutanan Sosial (PS) 2021 yang pertama kali digelar.
Kadis Kehutanan Sulsel Andi Parenrengi MP saat melepas peserta KKN PS di Makassar, Rabu, berharap mahasiswa KKN senantiasa berkomitmen dan berkoordinasi dalam melaksanakan kegiatan di lapangan.
Khususnya dengan pendamping perhutanan sosial yang berada di wilayah Kesatuan Pengelola Hutan (KPH), yaitu Penyuluh Kehutanan (PK), Local Champion (LC), Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM), tenaga KPH, Fungsional Pengelola Ekosistem Hutan (PEH), serta Polisi Kehutanan (Polhut).
Kepala Pusat Pengembangan Kuliah Kerja Nyata (P2KKN) Unhas Muh Kurnia MSc PhD menyampaikan KKN PS merupakan bentuk dukungan terhadap program strategis pemerintah pusat yang dalam implementasinya bersinergi dengan pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten.
“Tujuan yang ingin dicapai adalah melalui perizinan yang dimiliki oleh masyarakat di bidang Perhutanan Sosial, pemegang izin dapat memanfaatkan potensi sumber daya alam secara lestari, berkesinambungan dan dapat secara nyata meningkatkan taraf kesejahteraannya”, katanya.
KKN PS diikuti 2.079 peserta serta 79 orang supervisor/dosen Pembimbing KKN (DPK) yang berlokasi di 16 wilayah kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) pada 23 kabupaten/kota di Sulsel.
Wilayah I terdiri dari 23 kabupaten/kota di Sulsel dan wilayah III terdiri dari 22 provinsi di luar Sulsel.
Adapun Unit Pelaksana Teknis (UPT) KPH sebagai pelaksana kegiatan kehutanan di tingkat tapak bersama mahasiswa KKN nantinya akan melaksanakan program kegiatan Perhutanan Sosial sesuai dengan Rencana Pengelolaan ditiap KPH.
Hal ini meliputi peningkatan kelas kelompok, penataan areal kerja kelompok, peningkatan sumber daya manusia (SDM), serta inventarisasi potensi.
Kadis Kehutanan Sulsel Andi Parenrengi MP saat melepas peserta KKN PS di Makassar, Rabu, berharap mahasiswa KKN senantiasa berkomitmen dan berkoordinasi dalam melaksanakan kegiatan di lapangan.
Khususnya dengan pendamping perhutanan sosial yang berada di wilayah Kesatuan Pengelola Hutan (KPH), yaitu Penyuluh Kehutanan (PK), Local Champion (LC), Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM), tenaga KPH, Fungsional Pengelola Ekosistem Hutan (PEH), serta Polisi Kehutanan (Polhut).
Kepala Pusat Pengembangan Kuliah Kerja Nyata (P2KKN) Unhas Muh Kurnia MSc PhD menyampaikan KKN PS merupakan bentuk dukungan terhadap program strategis pemerintah pusat yang dalam implementasinya bersinergi dengan pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten.
“Tujuan yang ingin dicapai adalah melalui perizinan yang dimiliki oleh masyarakat di bidang Perhutanan Sosial, pemegang izin dapat memanfaatkan potensi sumber daya alam secara lestari, berkesinambungan dan dapat secara nyata meningkatkan taraf kesejahteraannya”, katanya.
KKN PS diikuti 2.079 peserta serta 79 orang supervisor/dosen Pembimbing KKN (DPK) yang berlokasi di 16 wilayah kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) pada 23 kabupaten/kota di Sulsel.
Wilayah I terdiri dari 23 kabupaten/kota di Sulsel dan wilayah III terdiri dari 22 provinsi di luar Sulsel.
Adapun Unit Pelaksana Teknis (UPT) KPH sebagai pelaksana kegiatan kehutanan di tingkat tapak bersama mahasiswa KKN nantinya akan melaksanakan program kegiatan Perhutanan Sosial sesuai dengan Rencana Pengelolaan ditiap KPH.
Hal ini meliputi peningkatan kelas kelompok, penataan areal kerja kelompok, peningkatan sumber daya manusia (SDM), serta inventarisasi potensi.