Makassar (ANTARA) - Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulawesi Selatan (Sulsel) meraih penghargaan dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Makassar 2, karena menempati peringkat pertama Satuan Kerja (Satker) terbaik berdasarkan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) 2021.
Kadiv Administrasi Kanwil Kemenkumham Sulsel Sirajuddin, di Makassar, Rabu (15/9), mengatakan piagam penghargaan diserahkan oleh Kepala KPPN 2 Makassar Adi Setiawan yang diterima Kasubag Pengelolaan Keuangan dan BMN Kemenkumham Sulsel Khomaini, Selasa (14/9).
"Dari 222 satker di lingkup KPPN Makassar 2, Kanwil Kemenkumham Sulsel memperoleh penghargaan terbaik pertama IKPA untuk kategori satker tanpa pengelola uang persediaan," ujarnya.
Sementara itu, Khomaini melaporkan bahwa IKPA ditentukan oleh 13 indikator yang mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.
Pengukuran kinerja pelaksanaan anggaran tahun 2021 dilakukan terhadap 13 Indikator yakni penyerapan anggaran, data kontrak, penyelesaian tagihan, konfirmasi capaian output, pengelolaan uang persediaan dan tambahan uang persediaan, revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), deviasi halaman III DIPA, laporan pertanggungjawaban bendahara, renkas, kesalahan SPM, retur SP2D, pagu minus, dan dispensasi.
Kakanwil Harun Sulianto mengapresiasi kinerja jajarannya. "Ini hasil kerja kolaborasi. Semoga penghargaan ini memacu kinerja seluruh jajaran yang lebih baik lagi di waktu mendatang," ujar Harun.
Harun menambahkan, pada 2020 Kanwil Kemenkumham Sulsel meraih penghargaan dari Menteri Hukum dan HAM dalam Kinerja Pelaksanaan Angaran antar kantor Wilayah.
"Kanwil Sulsel terbaik pertama dengan nilai IKPA per 30 November 2020 mencapai 96,13,” ujarnya. (*/Inf)
Kadiv Administrasi Kanwil Kemenkumham Sulsel Sirajuddin, di Makassar, Rabu (15/9), mengatakan piagam penghargaan diserahkan oleh Kepala KPPN 2 Makassar Adi Setiawan yang diterima Kasubag Pengelolaan Keuangan dan BMN Kemenkumham Sulsel Khomaini, Selasa (14/9).
"Dari 222 satker di lingkup KPPN Makassar 2, Kanwil Kemenkumham Sulsel memperoleh penghargaan terbaik pertama IKPA untuk kategori satker tanpa pengelola uang persediaan," ujarnya.
Sementara itu, Khomaini melaporkan bahwa IKPA ditentukan oleh 13 indikator yang mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.
Pengukuran kinerja pelaksanaan anggaran tahun 2021 dilakukan terhadap 13 Indikator yakni penyerapan anggaran, data kontrak, penyelesaian tagihan, konfirmasi capaian output, pengelolaan uang persediaan dan tambahan uang persediaan, revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), deviasi halaman III DIPA, laporan pertanggungjawaban bendahara, renkas, kesalahan SPM, retur SP2D, pagu minus, dan dispensasi.
Kakanwil Harun Sulianto mengapresiasi kinerja jajarannya. "Ini hasil kerja kolaborasi. Semoga penghargaan ini memacu kinerja seluruh jajaran yang lebih baik lagi di waktu mendatang," ujar Harun.
Harun menambahkan, pada 2020 Kanwil Kemenkumham Sulsel meraih penghargaan dari Menteri Hukum dan HAM dalam Kinerja Pelaksanaan Angaran antar kantor Wilayah.
"Kanwil Sulsel terbaik pertama dengan nilai IKPA per 30 November 2020 mencapai 96,13,” ujarnya. (*/Inf)