Mamuju (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menargetkan angka kemiskinan di wilayahnya bisa turun dari 11,29 persen menjadi 10,25 persen pada tahun 2022.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sulawesi Barat Junda Maulana di Mamuju, Jumat, mengatakan bahwa target penurunan angka kemiskinan itu tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2017-2022.
Junda mengatakan, pencapaian target penurunan angka kemiskinan tersebut membutuhkan upaya komprehensif dan sinergi dari semua pemangku kepentingan.
"Permasalahan kemiskinan membutuhkan upaya bersama, baik pemerintah provinsi, kabupaten, dunia usaha, maupun masyarakat," katanya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Sulawesi Barat Enny Anggraeny Anwar mengatakan bahwa kemiskinan merupakan persoalan yang sangat kompleks.
Baca juga: Pemprov Sulawesi Barat berupaya mengatasi kemiskinan dengan Program Marasa
Baca juga: Pemprov Sulbar terus berupaya turunkan kemiskinan dan pengangguran
Baca juga: Pemkab Mamuju Sulbar bertekad turunkan angka stunting dan kemiskinan
Menurut dia, kemiskinan berkaitan dengan tingkat pendapatan, pendidikan, dan kesehatan yang rendah karena itu upaya penanggulangannya juga harus menyentuh persoalan-persoalan tersebut.
Dalam upaya menanggulangi kemiskinan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat antara lain menjalankan Program Mandiri, Cerdas, dan Sehat atau Marasa.
Menurut Wakil Gubernur, Program Marasa mencakup upaya untuk mengatasi kemiskinan di perdesaan melalui integrasi pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan kemandirian ekonomi.
Ia menekankan pentingnya pendataan yang baik dalam menjalankan program penanggulangan kemiskinan.
"Validitas data menjadi isu yang sangat krusial. Ada banyak kasus penduduk miskin dan rentan miskin tidak memperoleh perlindungan sosial disebabkan kurang validnya data," katanya.
"Banyak warga miskin yang seharusnya layak mendapatkan bantuan justru tidak mendapatkan bantuan karena tidak terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)," ia menambahkan.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sulawesi Barat Junda Maulana di Mamuju, Jumat, mengatakan bahwa target penurunan angka kemiskinan itu tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2017-2022.
Junda mengatakan, pencapaian target penurunan angka kemiskinan tersebut membutuhkan upaya komprehensif dan sinergi dari semua pemangku kepentingan.
"Permasalahan kemiskinan membutuhkan upaya bersama, baik pemerintah provinsi, kabupaten, dunia usaha, maupun masyarakat," katanya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Sulawesi Barat Enny Anggraeny Anwar mengatakan bahwa kemiskinan merupakan persoalan yang sangat kompleks.
Baca juga: Pemprov Sulawesi Barat berupaya mengatasi kemiskinan dengan Program Marasa
Baca juga: Pemprov Sulbar terus berupaya turunkan kemiskinan dan pengangguran
Baca juga: Pemkab Mamuju Sulbar bertekad turunkan angka stunting dan kemiskinan
Menurut dia, kemiskinan berkaitan dengan tingkat pendapatan, pendidikan, dan kesehatan yang rendah karena itu upaya penanggulangannya juga harus menyentuh persoalan-persoalan tersebut.
Dalam upaya menanggulangi kemiskinan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat antara lain menjalankan Program Mandiri, Cerdas, dan Sehat atau Marasa.
Menurut Wakil Gubernur, Program Marasa mencakup upaya untuk mengatasi kemiskinan di perdesaan melalui integrasi pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan kemandirian ekonomi.
Ia menekankan pentingnya pendataan yang baik dalam menjalankan program penanggulangan kemiskinan.
"Validitas data menjadi isu yang sangat krusial. Ada banyak kasus penduduk miskin dan rentan miskin tidak memperoleh perlindungan sosial disebabkan kurang validnya data," katanya.
"Banyak warga miskin yang seharusnya layak mendapatkan bantuan justru tidak mendapatkan bantuan karena tidak terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)," ia menambahkan.