Mamuju (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berupaya mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan warga perdesaan dengan menjalankan Program Mandiri, Cerdas, dan Sehat atau Marasa.
"Marasa adalah sebuah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perdesaan dengan berlandaskan tiga pilar utama, yaitu pendidikan, kesehatan, dan kemandirian ekonomi masyarakat melalui integrasi, sinkronisasi, dan sinergi program dan kegiatan lintas sektor yang berbasis pada desa," kata Wakil Gubernur Sulawesi Barat Enny Anggraeny Anwar di Mamuju, Jumat.
"Sasaran yang ingin dicapai adalah menurunnya disparitas pembangunan wilayah antara desa dan kota serta desa dapat keluar dari status ketertinggalan, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam menunjang pembangunan dan kesejahteraan di desa," katanya dalam rapat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD).
Baca juga: Gubernur Sulbar berharap program Marasa tekan angka kemiskinan
Baca juga: Gubernur Sulbar serahkan bantuan "Marasa" di Mamasa
Baca juga: Pemprov Sulbar anggarkan Program Marasa Rp38 miliar
Dia mengatakan bahwa pemerintah provinsi menyelaraskan program penanggulangan kemiskinan di daerah dengan program-program yang dijalankan oleh pemerintah pusat seperti Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan pangan nontunai, Kartu Indonesia Sehat, dan Kartu Indonesia Pintar.
"Berbagai program tersebut jika disinergikan bersama dan merujuk pada data kemiskinan yang valid tentunya akan mempercepat menurunkan kemiskinan," kata Enny.
Dia juga menekankan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan harus menjadi gerakan bersama, tidak hanya dilakukan oleh pemerintah saja.
"Dukungan dan kerja sama ini perlu ditingkatkan dan digerakkan bersama pemerintah, dunia usaha, perbankan, lembaga swadaya masyarakat, dan seluruh masyarakat," katanya.
"Marasa adalah sebuah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perdesaan dengan berlandaskan tiga pilar utama, yaitu pendidikan, kesehatan, dan kemandirian ekonomi masyarakat melalui integrasi, sinkronisasi, dan sinergi program dan kegiatan lintas sektor yang berbasis pada desa," kata Wakil Gubernur Sulawesi Barat Enny Anggraeny Anwar di Mamuju, Jumat.
"Sasaran yang ingin dicapai adalah menurunnya disparitas pembangunan wilayah antara desa dan kota serta desa dapat keluar dari status ketertinggalan, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam menunjang pembangunan dan kesejahteraan di desa," katanya dalam rapat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD).
Baca juga: Gubernur Sulbar berharap program Marasa tekan angka kemiskinan
Baca juga: Gubernur Sulbar serahkan bantuan "Marasa" di Mamasa
Baca juga: Pemprov Sulbar anggarkan Program Marasa Rp38 miliar
Dia mengatakan bahwa pemerintah provinsi menyelaraskan program penanggulangan kemiskinan di daerah dengan program-program yang dijalankan oleh pemerintah pusat seperti Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan pangan nontunai, Kartu Indonesia Sehat, dan Kartu Indonesia Pintar.
"Berbagai program tersebut jika disinergikan bersama dan merujuk pada data kemiskinan yang valid tentunya akan mempercepat menurunkan kemiskinan," kata Enny.
Dia juga menekankan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan harus menjadi gerakan bersama, tidak hanya dilakukan oleh pemerintah saja.
"Dukungan dan kerja sama ini perlu ditingkatkan dan digerakkan bersama pemerintah, dunia usaha, perbankan, lembaga swadaya masyarakat, dan seluruh masyarakat," katanya.