Makassar (ANTARA News) - GM Fuel Retail Marketing Region VII Sulawesi PT Pertamina Ageng Giriyono dan Kapolda Sulawesi Selatan dan Barat Irjen Pol Mudji Waluyo menandatangani petunjuk lapangan (juklap) tentang Penyelenggaraan Pengamanan Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi di Lingkungan PT Pertamina (Persero).
GM Fuel Retail Marketing Region VII Sulawesi PT Pertamina Ageng Giriyono di Makassar, Rabu, menjelaskan, di wilayah kerjanya terdapat enam depot pengisian pesawat udara yang berada persis bersebelahan dengan bandar udara, satu depot elpiji, 637 lembaga penyalur Bahan Bakar Minyak (BBM), 214 lembaga penyalur elpiji, 14 stasiun pengisian tabung elpiji dan beberapa objek vital lainnya.
Seluruhnya, lanjut dia, bukan hanya aset Pertamina tetapi juga aset negara dan masyarakat, menjadi fasilitas sosial yang harus dipelihara agar berfungsi secara maksimal dan semuanya akan berjalan secara efektif apabila ditopang dengan kondisi yang aman.
"Untuk bisa menjalankan seluruh aktivitas Pertamina yang barangnya menguasai hajat hidup orang banyak, perlu dikawal jangan sampai dalam seluruh proses distribusi ada kendala di lapangan," katanya.
Penandatanganan nota kesepakatan (MoU) ini, kata dia, telah dilaksanakan oleh Pertamina Pusat dengan Polri. Sesuai ketentuan untuk petunjuk lapangan harus dibuat di masing-masing daerah antara Kapolda dan GM Pertamina setempat.
"Ini sebetulnya hal yang diformalkan. Bentuk-bentuk kerja sama ini ada tiga yakni sosialisasi kebijakan, pengamanan aset, dan penegakan hukum," ujarnya.
Kapolda Sulselbar Irjen Pol Mudji Waluyo mengatakan, Polri diperintahkan melakukan pengamanan aset negara dan penegakan hukum jika terjadi penyimpangan aset atau kebijakan yang dikelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Dalam juklap, Polri dan Pertamina melakukan sosialisasi bersama kepada masyarakat, termasuk kebijakan harga BBM. Ia mengatakan, salah satu isu yang memungkinkan menyebabkan terjadinya penyimpangan adalah disparitas harga antara BBM subsidi dan non subsidi.
Jajaran Polda Sulselbar dan Pertamina diminta agar menjaga ketersediaan BBM, mengingat rencana operasi jelang pergantian tahun dan pemilihan kepada daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) pada Januari 2013. "Berikutnya yang diamankan, distribusi dari Depo ke sasaran jangan sampai terjadi kelangkaan," ujarnya. (T.KR-RY/F003)
GM Fuel Retail Marketing Region VII Sulawesi PT Pertamina Ageng Giriyono di Makassar, Rabu, menjelaskan, di wilayah kerjanya terdapat enam depot pengisian pesawat udara yang berada persis bersebelahan dengan bandar udara, satu depot elpiji, 637 lembaga penyalur Bahan Bakar Minyak (BBM), 214 lembaga penyalur elpiji, 14 stasiun pengisian tabung elpiji dan beberapa objek vital lainnya.
Seluruhnya, lanjut dia, bukan hanya aset Pertamina tetapi juga aset negara dan masyarakat, menjadi fasilitas sosial yang harus dipelihara agar berfungsi secara maksimal dan semuanya akan berjalan secara efektif apabila ditopang dengan kondisi yang aman.
"Untuk bisa menjalankan seluruh aktivitas Pertamina yang barangnya menguasai hajat hidup orang banyak, perlu dikawal jangan sampai dalam seluruh proses distribusi ada kendala di lapangan," katanya.
Penandatanganan nota kesepakatan (MoU) ini, kata dia, telah dilaksanakan oleh Pertamina Pusat dengan Polri. Sesuai ketentuan untuk petunjuk lapangan harus dibuat di masing-masing daerah antara Kapolda dan GM Pertamina setempat.
"Ini sebetulnya hal yang diformalkan. Bentuk-bentuk kerja sama ini ada tiga yakni sosialisasi kebijakan, pengamanan aset, dan penegakan hukum," ujarnya.
Kapolda Sulselbar Irjen Pol Mudji Waluyo mengatakan, Polri diperintahkan melakukan pengamanan aset negara dan penegakan hukum jika terjadi penyimpangan aset atau kebijakan yang dikelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Dalam juklap, Polri dan Pertamina melakukan sosialisasi bersama kepada masyarakat, termasuk kebijakan harga BBM. Ia mengatakan, salah satu isu yang memungkinkan menyebabkan terjadinya penyimpangan adalah disparitas harga antara BBM subsidi dan non subsidi.
Jajaran Polda Sulselbar dan Pertamina diminta agar menjaga ketersediaan BBM, mengingat rencana operasi jelang pergantian tahun dan pemilihan kepada daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) pada Januari 2013. "Berikutnya yang diamankan, distribusi dari Depo ke sasaran jangan sampai terjadi kelangkaan," ujarnya. (T.KR-RY/F003)