Timika (Antara News) - Staf Ahli Gubernur Papua Bidang Pembangunan dan Potensi Daerah Dr Agus Sumule mengatakan, dalam waktu dekat Pejabat Gubernur Papua akan menerbitkan persetujuan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Urumuka-Yawei.
"Diharapkan dalam waktu dekat Gubernur Papua bisa menerbitkan persetujuan AMDAL," kata Agus Sumule di Timika, Selasa.
Ia menjelaskan, PLTA Urumuka-Yawei akan dibangun oleh Perusahaan Rakyat Papua Sejahtera (RPS), sebuah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemprov Papua di lokasi perbatasan Kabupaten Mimika dengan Deiyai.
PLTA Urumuka-Yawei akan memanfaatkan tenaga air dari Sungai Urumuka-Yawei yang berhulu di Danau Tigi, Kabupaten Paniai. Potensi energi listrik yang dihasilkan dari Sungai Urumuka-Yawei bisa mencapai 3.000 mega watt.
Namun untuk tahap awal, RPS akan membangun PLTA dengan kapasitas terpasang sekitar 400 mega watt untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat di lima kabupaten yakni Mimika, Deiyai, Paniai, Dogiyai dan Nabire serta kebutuhan operasional PT Freeport Indonesia.
Pada Desember 2012, Pejabat Gubernur Papua telah bertemu dengan CEO Freeport Mc MoRan (induk perusahaan PT Freeport Indonesia), Richard Adkerson di New Orleans Amerika Serikat untuk memantapkan kembali nota kesepahaman yang telah dibuat oleh kedua belah pihak, guna merealisasikan pembangunan PLTA Urumuka-Yawei.
Pemprov Papua sebelumnya melakukan studi kelayakan potensi energi PLTA Urumuka-Yawei. Hasil studi itu diserahkan kepada perusahaan Mont gomery Watson, sebuah konsultan independen untuk dipelajari dan membuat laporan.
Laporan yang dibuat oleh perusahaan konsultan Montgomery Watson nantinya akan dipakai untuk melakukan pinjaman kredit ke bank.
"Dari sisi komitmen dan dari sisi studi kelayakan terhadap pembangunan PLTA Urumuka-Yawei, sudah tidak ada masalah," jelas Agus Sumule.
Selain studi kelayakan, RPS sementara melakukan studi AMDAL termasuk berbicara dengan masyarakat pemilik ulayat, Pemkab Deiyai dan Pemkab Mimika.
Pembicaraan dengan masyarakat pemilik ulayat, kata Agus, sangat penting lantaran selama ini ada klaim soal posisi pembangunan PLTA Urumuka, apakah di wilayah Deiyai atau di wilayah Mimika.
Jika semua tahapan berjalan sesuai rencana, PLTA Urumuka-Yawei akan dibangun mulai 2016, dimana tahap awal akan dibangun mulai dari titik enam (titik yang paling rendah).
Pembangunan PLTA Urumuka-Yawei ditaksir akan menelan dana lebih dari Rp7 triliun. Dana tersebut bersumber dari penyertaan modal langsung pemilik (Pemprov Papua dan pemegang saham lainnya) dan dua pertiganya dari pinjaman bank.
Pemprov Papua melalui RPS akan mengupayakan manguasai saham PLTA Urumuka minimal 51 persen, di mana saham sebesar 51 persen tersebut tidak dibeli dengan dana APBD, tetapi dicari dari sumber-sumber lain.
"Satu-satunya sumber APBD yang dipakai untuk pengerjaan PLTA Urumuka-Yawei hanya untuk melakukan kegiatan studi kelayakan," ujar Agus Sumule.
Ia menegaskan, dua investasi besar yang saat ini dikembangkan oleh Pemprov Papua melalui RPS yakni pembangunan PLTA Urumuka-Yawei dan pembangunan Pabrik Semen Papua di Timika merupakan investasi yang pasti memberikan manfaat untuk menaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD). (Editor : IK Sutika)
"Diharapkan dalam waktu dekat Gubernur Papua bisa menerbitkan persetujuan AMDAL," kata Agus Sumule di Timika, Selasa.
Ia menjelaskan, PLTA Urumuka-Yawei akan dibangun oleh Perusahaan Rakyat Papua Sejahtera (RPS), sebuah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemprov Papua di lokasi perbatasan Kabupaten Mimika dengan Deiyai.
PLTA Urumuka-Yawei akan memanfaatkan tenaga air dari Sungai Urumuka-Yawei yang berhulu di Danau Tigi, Kabupaten Paniai. Potensi energi listrik yang dihasilkan dari Sungai Urumuka-Yawei bisa mencapai 3.000 mega watt.
Namun untuk tahap awal, RPS akan membangun PLTA dengan kapasitas terpasang sekitar 400 mega watt untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat di lima kabupaten yakni Mimika, Deiyai, Paniai, Dogiyai dan Nabire serta kebutuhan operasional PT Freeport Indonesia.
Pada Desember 2012, Pejabat Gubernur Papua telah bertemu dengan CEO Freeport Mc MoRan (induk perusahaan PT Freeport Indonesia), Richard Adkerson di New Orleans Amerika Serikat untuk memantapkan kembali nota kesepahaman yang telah dibuat oleh kedua belah pihak, guna merealisasikan pembangunan PLTA Urumuka-Yawei.
Pemprov Papua sebelumnya melakukan studi kelayakan potensi energi PLTA Urumuka-Yawei. Hasil studi itu diserahkan kepada perusahaan Mont gomery Watson, sebuah konsultan independen untuk dipelajari dan membuat laporan.
Laporan yang dibuat oleh perusahaan konsultan Montgomery Watson nantinya akan dipakai untuk melakukan pinjaman kredit ke bank.
"Dari sisi komitmen dan dari sisi studi kelayakan terhadap pembangunan PLTA Urumuka-Yawei, sudah tidak ada masalah," jelas Agus Sumule.
Selain studi kelayakan, RPS sementara melakukan studi AMDAL termasuk berbicara dengan masyarakat pemilik ulayat, Pemkab Deiyai dan Pemkab Mimika.
Pembicaraan dengan masyarakat pemilik ulayat, kata Agus, sangat penting lantaran selama ini ada klaim soal posisi pembangunan PLTA Urumuka, apakah di wilayah Deiyai atau di wilayah Mimika.
Jika semua tahapan berjalan sesuai rencana, PLTA Urumuka-Yawei akan dibangun mulai 2016, dimana tahap awal akan dibangun mulai dari titik enam (titik yang paling rendah).
Pembangunan PLTA Urumuka-Yawei ditaksir akan menelan dana lebih dari Rp7 triliun. Dana tersebut bersumber dari penyertaan modal langsung pemilik (Pemprov Papua dan pemegang saham lainnya) dan dua pertiganya dari pinjaman bank.
Pemprov Papua melalui RPS akan mengupayakan manguasai saham PLTA Urumuka minimal 51 persen, di mana saham sebesar 51 persen tersebut tidak dibeli dengan dana APBD, tetapi dicari dari sumber-sumber lain.
"Satu-satunya sumber APBD yang dipakai untuk pengerjaan PLTA Urumuka-Yawei hanya untuk melakukan kegiatan studi kelayakan," ujar Agus Sumule.
Ia menegaskan, dua investasi besar yang saat ini dikembangkan oleh Pemprov Papua melalui RPS yakni pembangunan PLTA Urumuka-Yawei dan pembangunan Pabrik Semen Papua di Timika merupakan investasi yang pasti memberikan manfaat untuk menaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD). (Editor : IK Sutika)