Mamuju (Antara News) - Investor berlabel nasional PT Vala Mestika Indonesia kembali mengadakan pertemuan dengan pemerintah Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, untuk menyusun analisis dampak lingkungan (Amdal) rencana pembangunan PLTA Karama.

Pertemuan pembahasan kerangka acuan andal PLTA Karama ini dihadiri bupati Mamuju yang diwakili asisten II Bidang Pembangunan Pemkab Mamuju, H Bahrun Rasyid, S.Sos Msi, digelar dilantai II kantor bupati setempat, Rabu.

Hadir pula pihak pemrakarsa difasilitasi oleh Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (BAPEDALDA) Mamuju, Ikbal Syakur, Kepala Biro Ekonomi Pemkab Mamuju, Yusri Muis dan sejumlah pimpinan kepala SKPD yang ada di daerah itu.

Dalam pertemuan yang dimulai sejak pukul 10.00 Wita, pihak pemrakarsa penyusunan Amdal PLTA Karama sempat "dihujani" pertanyaan terkait minimnya pelibatan pimpinan SKPD dalam rencana pembangunan PLTA tersebut.

"Draf rencana pembangunan PLTA Karama yang telah disodorkan oleh pemrakarsa sama sekali tidak mencantumkan ataupun melibatkan Dinas Kehutanan. Padahal hampir 90 % lahan yang akan menjadi areal pembangunan PLTA tersebut berada di kawasan hutan ," kata Staf Dinas Kehutanan dan Perkebunan Mamuju, Ahmad Yani.

Mestinya kata dia, pihak pemrakarsa penyusunan kerangka acuan Andal PLTA ini melibatkan Dishutbun Mamuju untuk menghindari adanya persoalan pemanfaatan kawasan hutan.

Demikian pula Kepala Dinas Tata Ruang dan Kebersihan Pemkab Mamuju, Luthfi,S.Sos juga mempertanyakan izin sekaitan pemanfaatan ruang di Kecamatan Bonehau.

"Kami dari dinas tata ruang hingga sekarang ini belum pernah membangun komunikasi yang baik terkait rencana penyusunan Andal. Kami minta agar pemrakarsa melibatkan instansi kami,"ungkapnya.

Menyikapi pertanyaan sejumlah pimpinan SKPD, tim leader dari Puslitbang Lingkungan Hidup Universitas Hasanuddin selaku lembaga yang digandeng PT Pala Mustika Dr.Ali Hamzah menyampaikan, munculnya sejumlah pertanyaan dari berbagai pihak termasuk dari tiap SKPD dalam tahapan pembahasan kerangka acuan AMDAL adalah suatu hal yang wajar.

Karena, kata dia, memang dalam tahap ini merupakan pintu atau media awal antara masyarakat dan pemrakarsa untuk kemudian mencari titik temu antara keduanya, tahap ini juga sekaligus titik tolak untuk memasuki tahap selanjutnya

"Pimpinan SKPD terkait seperti Dishutbun maupun Dinas Tata Ruang dan Kebersihan akan tetap dikoordinasikan. Setelah ini komunukasi itu akan terus dibangun guna mewujudkan rencana kegiatan pembangunan PLTA Karama," pungkasnya.

Editor : Agus Setiawan