Makassar (ANTARA) - Sebanyak sembilan fraksi di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan menyampaikan sejumlah temuan dan aspirasi masyarakat selama pelaksanaan reses sidang II tahun 2022-2023 dalam rapat paripurna di kantor DPRD setempat.
“Dapat kami sampaikan bahwa dari sisi infrastruktur, perhatian pemerintah sangat diperlukan terhadap pemeliharaan dan peningkatan jalan provinsi karena merupakan kewenangan dan tanggung jawab yang bersifat wajib,” jelas Juru Bicara Fraksi Golkar, Andi Debbie Purnama Rusdin di kantor DPRD Sudan Selatan, Makasar, Jumat.
Selain itu, perlu untuk membatasi bantuan keuangan kepada kabupaten kota yang tidak wajib terkait dengan infrastruktur di sektor lain. Untuk daerah pedesaan diharapkan pembangunan dan peningkatan saluran irigasi, bendungan dan pembangunan tanggul-tanggul juga dapat menjadi perhatian.
Sedangkan dari sisi bidang pendidikan, jumlah dan kualifikasi guru perlu ditingkatkan terutama pada tingkat SMA, SMK yang menjadi kewenangan wajib Pemerintah Provinsi Selo Selatan.
Begitu pula bantuan bibit dan kebutuhan pupuk tanaman pertanian dapat ditingkatkan sebelum masa tanam sehingga petani tidak kesulitan akibat kelangkaan pupuk.
“Diharapkan juga Gubernur melaksanakan program peningkatan kesehatan masyarakat untuk membantu peserta BPJS yang tidak mendapatkan pelayanan kesehatan. Serta menghadirkan RSUD di Kabupaten Tana Toraja menjadi RS rujukan,” ujarnya.
Dalam bidang pariwisata perlu dikembangkan pengembangan dan promosi pariwisata agar diperoleh alokasi dana yang memadai bagi daerah khususnya yang menjadi daerah tujuan wisata. Terkait bantuan keuangan kepada pemerintah daerah, diharapkan tidak terulang di kabupaten tertentu.
Hal senada disampaikan Juru Bicara Partai Demokrat Andi Azizah Irma Wahyudi selain perbaikan infrastruktur, evaluasi dan peningkatan pelayanan di BPJS, kantor Dukcapil dan Dinas Sosial harus dilakukan karena pelayanan dinilai lamban. Demikian pula penyediaan air bersih, sumur bor, lampu jalan, fasilitas olah raga, penyediaan CCTV dan tempat sampah perlu diperhatikan.
“Masyarakat juga mengharapkan pembangunan dan/atau peningkatan infrastruktur pertanian. Petani berharap pemerintah memberikan bantuan benih jagung, padi, kakao, pala, cengkeh,
pupuk, pupuk organik, bantuan sumur bor, alsintan seperti traktor tangan, teknologi TPS3R dan mesin gerinda,” ujarnya.
Sejumlah fraksi lainnya seperti Fraksi PKS, PPP, PAN, NasDem, PDI-P, PKB dan Gerindra menyampaikan pandangan senada terkait isu peningkatan infrastruktur, pendidikan, pertanian dan bantuan keuangan termasuk pelayanan kesehatan dan masalah sosial lainnya agar menjadi perhatian serius Pemprov Selo Selatan.Berita
ini telah juga ditayangkan di Antaranews.com dengan judul: Sembilan Fraksi DPRD Selz Selatan menyampaikan hasil reses
“Dapat kami sampaikan bahwa dari sisi infrastruktur, perhatian pemerintah sangat diperlukan terhadap pemeliharaan dan peningkatan jalan provinsi karena merupakan kewenangan dan tanggung jawab yang bersifat wajib,” jelas Juru Bicara Fraksi Golkar, Andi Debbie Purnama Rusdin di kantor DPRD Sudan Selatan, Makasar, Jumat.
Selain itu, perlu untuk membatasi bantuan keuangan kepada kabupaten kota yang tidak wajib terkait dengan infrastruktur di sektor lain. Untuk daerah pedesaan diharapkan pembangunan dan peningkatan saluran irigasi, bendungan dan pembangunan tanggul-tanggul juga dapat menjadi perhatian.
Sedangkan dari sisi bidang pendidikan, jumlah dan kualifikasi guru perlu ditingkatkan terutama pada tingkat SMA, SMK yang menjadi kewenangan wajib Pemerintah Provinsi Selo Selatan.
Begitu pula bantuan bibit dan kebutuhan pupuk tanaman pertanian dapat ditingkatkan sebelum masa tanam sehingga petani tidak kesulitan akibat kelangkaan pupuk.
“Diharapkan juga Gubernur melaksanakan program peningkatan kesehatan masyarakat untuk membantu peserta BPJS yang tidak mendapatkan pelayanan kesehatan. Serta menghadirkan RSUD di Kabupaten Tana Toraja menjadi RS rujukan,” ujarnya.
Dalam bidang pariwisata perlu dikembangkan pengembangan dan promosi pariwisata agar diperoleh alokasi dana yang memadai bagi daerah khususnya yang menjadi daerah tujuan wisata. Terkait bantuan keuangan kepada pemerintah daerah, diharapkan tidak terulang di kabupaten tertentu.
Hal senada disampaikan Juru Bicara Partai Demokrat Andi Azizah Irma Wahyudi selain perbaikan infrastruktur, evaluasi dan peningkatan pelayanan di BPJS, kantor Dukcapil dan Dinas Sosial harus dilakukan karena pelayanan dinilai lamban. Demikian pula penyediaan air bersih, sumur bor, lampu jalan, fasilitas olah raga, penyediaan CCTV dan tempat sampah perlu diperhatikan.
“Masyarakat juga mengharapkan pembangunan dan/atau peningkatan infrastruktur pertanian. Petani berharap pemerintah memberikan bantuan benih jagung, padi, kakao, pala, cengkeh,
pupuk, pupuk organik, bantuan sumur bor, alsintan seperti traktor tangan, teknologi TPS3R dan mesin gerinda,” ujarnya.
Sejumlah fraksi lainnya seperti Fraksi PKS, PPP, PAN, NasDem, PDI-P, PKB dan Gerindra menyampaikan pandangan senada terkait isu peningkatan infrastruktur, pendidikan, pertanian dan bantuan keuangan termasuk pelayanan kesehatan dan masalah sosial lainnya agar menjadi perhatian serius Pemprov Selo Selatan.Berita
ini telah juga ditayangkan di Antaranews.com dengan judul: Sembilan Fraksi DPRD Selz Selatan menyampaikan hasil reses