Jakarta (ANTARA) - Menyusul informasi anggota Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang mengembalikan dana reses, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menyebutkan seharusnya dana tersebut digunakan semaksimal mungkin oleh fraksi PSI untuk menyerap aspirasi di wilayahnya.
"Uang reses itu bukan uang untuk dikembalikan. Uang itu untuk (menyerap aspirasi) masyarakat dengan ada fasilitasnya bayar tenda, bayar panggung, makanan dan kalau gini, PSI nanti kalau turun malah mungkin dia kekurangan dari uang segitu, itu kurang," kata Prasetio di Gedung Balai Kota Jakarta, Jumat.
Prasetio mengatakan jika uang itu dikembalikan, akan menyulitkan bagi Sekretaris Dewan (Sekwan) untuk melakukan penyesuaian lagi.
"Harus dipahami ini penugasan kita untuk ketemu masyarakat, bukan sekali lagi uang itu terus dikembalikan (karena PSI) merasa gimana, enggak lah saya rasa ya," tuturnya.
Politikus PDI-P itu juga mengatakan bahwa penyerapan dan mengakomodir aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya (dapil), serta menjelaskan apa yang sudah mereka kerjakan selama duduk di bangku DPRD, karena itu adalah perintah undang-undang.
"Tanya masyarakat punya masalah apa yang belum terakomodir di Musrenbang itu. Ini tugas kita (DPRD), bukan apa-apa, itu adalah perintah undang-undang, sebab kita duduk di gedung dewan juga berkat suara masyarakat," ucapnya.
Diketahui, anggota fraksi DPRD PSI hanya menggunakan Rp1,68 miliar dari total dana reses Rp2,44 miliar. Kemudian kelebihan dana reses sebesar Rp752 juta telah dikembalikan ke kas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Berdasarkan pengakuan Ketua fraksi PSI DKI Jakarta, dari total delapan anggota DPRD, mereka telah mengunjungi 102 titik lokasi dan menemui 1.600 warga untuk menyerap aspirasi.
Namun, berdasarkan pernyataan Anggota DPRD DKI Jakarta fraksi PDIP Ima Mahmudah, PSI hanya mengunjungi enam hingga 10 titik. Padahal, idealnya seorang anggota DPRD DKI mengunjungi sebanyak 16 titik.
Ia mengetahui hal tersebut ketika menghubungi langsung ke bagian keuangan Kesekretariatan DPRD DKI Jakarta.
Berita Terkait
Bawaslu telusuri dugaan pelanggaran netralitas ASN saat reses DPRD Makassar
Senin, 29 Mei 2023 20:13 Wib
Sembilan Fraksi DPRD Sulsel memaparkan temuan hasil reses
Jumat, 31 Maret 2023 22:55 Wib
Belasan anggota Komisi V DPR RI serap aspirasi di Luwu
Minggu, 19 Februari 2023 0:22 Wib
DPRD desak Pemprov Sulsel tuntaskan infrastruktur jalan rusak
Selasa, 8 Maret 2022 19:46 Wib
Warga eks lokalisasi Tambak Asri Surabaya minta pemerintah gelar nikah massal
Jumat, 18 Februari 2022 10:32 Wib
Krisdayanti: Dana reses bukanlah bagian pendapatan pribadi Anggota DPR
Rabu, 15 September 2021 10:52 Wib
Ketua Baleg DPR: Pembahasan RUU Ciptaker berjalan baik
Rabu, 22 Juli 2020 21:09 Wib
Anggaran reses DPRD Kota Makassar diperuntukkan dampak COVID-19
Rabu, 1 April 2020 17:42 Wib