Mamuju (ANTARA) - Penjabat Gubernur Sulawesi Barat Akmal Malik melakukan kerja sama dengan sejumlah perusahaan yang bergerak di bidang kelautan untuk mengoptimalkan pemanfaatan Pelabuhan Tanjung Silopo di Kabupaten Polewali Mandar.
"Melalui kerja sama pengelolaan (KSP) dengan PT Tanto Intim Line akan melengkapi Pelabuhan Tanjung Silopo dengan fasilitas sesuai dengan standar pelayanan kepelabuhanan," kata Akmal Malik, melalui rilis yang diterima di Mamuju, Rabu.
Tujuannya, lanjut Akmal Malik, untuk peningkatan penerimaan negara dari kegiatan pelayanan jasa kepelabuhanan yang terdiri atas penerimaan dari pelaksanaan kerja sama dan penerimaan dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) jasa kepelabuhanan.
"Atas kerja sama tersebut maka Kementerian Perhubungan melalui KUPP Kelas III Tanjung Silopo tidak perlu lagi mengeluarkan biaya pemeliharaan dan biaya operasional atas fasilitas yang dikerjasamakan," jelas Akmal Malik.
Selain itu, kata Akmal Malik, melalui KSP dengan PT Marina Global Internusa, akan menginvestasikan alat bongkar muat kontainer, fasilitas air tawar, fasilitas bunker serta fasilitas pemadam kebakaran, fasilitas gate in-out dan fasilitas penunjang perangkat lunak penghematan biaya perbaikan jalan darat.
"Hal itu sebagai upaya peningkatan daya jual dan daya saing produksi hasil bumi atau lahan lokal lebih kompetitif dengan bisa dijangkaunya ekspor maupun impor langsung dari mancanegara," terang Akmal Malik.
Manfaat dari KSP itu tambahnya, untuk mewujudkan standardisasi pelayanan jasa kepelabuhanan antar-pelabuhan di Indonesia, sehingga terjadi peningkatan "level of service" melalui peningkatan produktivitas.
Penjabat Gubernur menyampaikan, dengan dibukanya jalur distribusi laut melalui Tanjung Silopo akan dapat menarik produk dari wilayah sekitar, seperti Kabupaten Mamasa dan Majene serta Kabupaten Pinrang dan Enrekang Sulawesi Selatan.
"Hal itu akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi Sulbar," katanya.
"Melalui kerja sama pengelolaan (KSP) dengan PT Tanto Intim Line akan melengkapi Pelabuhan Tanjung Silopo dengan fasilitas sesuai dengan standar pelayanan kepelabuhanan," kata Akmal Malik, melalui rilis yang diterima di Mamuju, Rabu.
Tujuannya, lanjut Akmal Malik, untuk peningkatan penerimaan negara dari kegiatan pelayanan jasa kepelabuhanan yang terdiri atas penerimaan dari pelaksanaan kerja sama dan penerimaan dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) jasa kepelabuhanan.
"Atas kerja sama tersebut maka Kementerian Perhubungan melalui KUPP Kelas III Tanjung Silopo tidak perlu lagi mengeluarkan biaya pemeliharaan dan biaya operasional atas fasilitas yang dikerjasamakan," jelas Akmal Malik.
Selain itu, kata Akmal Malik, melalui KSP dengan PT Marina Global Internusa, akan menginvestasikan alat bongkar muat kontainer, fasilitas air tawar, fasilitas bunker serta fasilitas pemadam kebakaran, fasilitas gate in-out dan fasilitas penunjang perangkat lunak penghematan biaya perbaikan jalan darat.
"Hal itu sebagai upaya peningkatan daya jual dan daya saing produksi hasil bumi atau lahan lokal lebih kompetitif dengan bisa dijangkaunya ekspor maupun impor langsung dari mancanegara," terang Akmal Malik.
Manfaat dari KSP itu tambahnya, untuk mewujudkan standardisasi pelayanan jasa kepelabuhanan antar-pelabuhan di Indonesia, sehingga terjadi peningkatan "level of service" melalui peningkatan produktivitas.
Penjabat Gubernur menyampaikan, dengan dibukanya jalur distribusi laut melalui Tanjung Silopo akan dapat menarik produk dari wilayah sekitar, seperti Kabupaten Mamasa dan Majene serta Kabupaten Pinrang dan Enrekang Sulawesi Selatan.
"Hal itu akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi Sulbar," katanya.