Menkopolhukam: Pemerintah tdak boleh diam hadapi pemberontak
Sabtu, 22 April 2023 15:55 WIB
Menkopolhukam Mahfud MD memberikan keterangan usai mengunjungi Ponpes Nurul Jadi Paiton di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Sabtu (22/4/2023) (ANTARA/Novi Husdinariyanto)
Probolinggo (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menegaskan Pemerintah tidak boleh diam dalam menghadapi pemberontak, dalam hal ini kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua yang menyandera pilot Susi Air Philip Mark Mehrtens.
"Kalau hanya menumpas (KKB), itu sangat mudah; karena melindungi masyarakat sipil juga menjadi tugas negara, tapi tentu kami tidak boleh diam dalam menghadapi pemberontak. Itu kata kunci berikutnya," kata Mahfud usai mengunjungi Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton di Kabupate Probolinggo, Jawa Timur, Sabtu.
Mahfud mengatakan TNI dan Polri terus mempersiapkan strategi untuk membebaskan pilot Susi Air yang disandera kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan.
"Sebenarnya ada dua kesulitan. Pertama, sandera dijadikan tameng hidup atau menjadi perlindungan diri KKB. Ketika kita bergerak, mereka mengancam akan membunuh (sandera); sedangkan kita sebagai negara yang beradab harus bisa melindungi warga negara asing," jelasnya.
Selain menjadikan pilot berkebangsaan Selandia Baru sebagai "tameng", Mahfud mengatakan kelompok kriminal itu juga menjadikan perempuan dan anak-anak sebagai alat untuk melindungi diri mereka dari gerakan TNI dan Polri.
Oleh karena itu, dia meminta semua pihak bersabar karena saat ini Pemerintah sedang menyusun langkah-langkah yang tetap menjamin keamanan dan keselamatan sandera serta masyarakat sipil setempat.
Philip Mark Mehrtens disandera KKB sejak 7 Februari 2023. Philip disandera KKB setelah mendaratkan pesawatnya di lapangan terbang Paro, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan. Selain menyandera Philip, KKB juga membakar pesawat jenis Pilatus Porter milik Maskapai Susi Air.
Berita ini juga telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Mahfud MD: Pemerintah tidak boleh diam menghadapi pemberontak
"Kalau hanya menumpas (KKB), itu sangat mudah; karena melindungi masyarakat sipil juga menjadi tugas negara, tapi tentu kami tidak boleh diam dalam menghadapi pemberontak. Itu kata kunci berikutnya," kata Mahfud usai mengunjungi Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton di Kabupate Probolinggo, Jawa Timur, Sabtu.
Mahfud mengatakan TNI dan Polri terus mempersiapkan strategi untuk membebaskan pilot Susi Air yang disandera kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan.
"Sebenarnya ada dua kesulitan. Pertama, sandera dijadikan tameng hidup atau menjadi perlindungan diri KKB. Ketika kita bergerak, mereka mengancam akan membunuh (sandera); sedangkan kita sebagai negara yang beradab harus bisa melindungi warga negara asing," jelasnya.
Selain menjadikan pilot berkebangsaan Selandia Baru sebagai "tameng", Mahfud mengatakan kelompok kriminal itu juga menjadikan perempuan dan anak-anak sebagai alat untuk melindungi diri mereka dari gerakan TNI dan Polri.
Oleh karena itu, dia meminta semua pihak bersabar karena saat ini Pemerintah sedang menyusun langkah-langkah yang tetap menjamin keamanan dan keselamatan sandera serta masyarakat sipil setempat.
Philip Mark Mehrtens disandera KKB sejak 7 Februari 2023. Philip disandera KKB setelah mendaratkan pesawatnya di lapangan terbang Paro, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan. Selain menyandera Philip, KKB juga membakar pesawat jenis Pilatus Porter milik Maskapai Susi Air.
Berita ini juga telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Mahfud MD: Pemerintah tidak boleh diam menghadapi pemberontak
Pewarta : Novi Husdinariyanto
Editor : Anwar Maga
Copyright © ANTARA 2026
Terkait
Upaya mewujudkan citra politik, hukum dan keamanan Indonesia di mata dunia
20 November 2024 14:41 WIB, 2024
Menko Polhukam mengajak mahasiswa atasi tiga ancaman Indonesia Emas 2045
26 September 2024 14:37 WIB, 2024
Menko Polhukam panggil Dirjen Pajak terkait dugaan data NPWP bocor
23 September 2024 17:22 WIB, 2024
Menko Polhukam: Sebagian data NPWP yang bocor tak cocok dengan data asli pemiliknya
23 September 2024 13:19 WIB, 2024
Menko Polhukam: KKB tidak meminta imbalan untuk pembebasan Philip Mehrtens
22 September 2024 1:03 WIB, 2024
Menko Polhukam: Angkatan Siber perlu dibentuk untuk memperkuat pertahanan
04 September 2024 11:45 WIB, 2024
PKB: Wapres akan ditemani Menko Polhukam menghadiri Muktamar VI PKB di Bali
24 August 2024 16:40 WIB, 2024
Menko Polhukam meminta Panglima dan Kapolri tidak rotasi pejabat saat Pilkada
30 July 2024 17:52 WIB, 2024
Terpopuler - Hukum
Lihat Juga
Seorang notaris akan diperiksa polisi, Kemenkum Sulbar minta notaris jaga integritas profesi
12 February 2026 18:40 WIB
KSAD tunggu perintah Mabes TNI terkait penembakan pesawat Smart Air di Karowai Papua
12 February 2026 13:38 WIB