Mamuju (ANTARA) - Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (kemendagri) Akmal Malik berharap Provinsi Sulbar dapat menghadirkan pemimpin dengan visi yang baik serta mampu mengeksekusi visinya dalam program-program yang nyata yang dibutuhkan masyarakat.
"Untuk mewujudkan kemandirian.fiskal daerah maka yang harus dipersiapkan adalah kepemimpinan," kata Akmal Malik, saat mengikuti Peringatan Hari Otonomi Daerah, di Makassar Sulawesi Selatan, Sabtu.
Sehingga, kata Akmal Malik yang juga menjabat sebagai Penjabat Gubernur Sulbar, Kemendagri akan memastikan seluruh persyaratan pada pemilu mendatang dapat berjalan dengan baik.
"Namun tetap bergantung pada pemilih. Pemilih harus teredukasi yang baik. Pemilih rasional akan menghadirkan pemimpin yang rasional, termasuk sistem pengawasan juga harus terbangun," terang Akmal Malik.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menjelaskan otonomi daerah memberikan dampak positif terhadap pembangunan daerah.
"Itu dibuktikan dengan adanya percepatan pembangunan yang ditandai dengan meningkatnya angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM), bertambahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kemampuan fiskal daerah," ujar Tito Karnavian.
Namun, lanjut Mendagri, filosofi dari tujuan otonomi daerah belum sepenuhnya mencapai hasil yang diharapkan sebab masih banyak daerah dengan PAD di bawah 20 persen dari APBD dan masih menggantungkan keuangan dari pusat melalui Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa (TKDD).
Untuk itu, Mendagri mengimbau daerah dengan PAD rendah agar melakukan terobosan dan inovasi untuk menggali potensi PAD.
"Di sinilah ujian sekaligus pembuktian kemampuan leadership dan entrepreneurship untuk menangkap peluang yang ada oleh seluruh kepala daerah," kata Tito Karnavian.
Peringatan Hari Otonomi Daerah XXVII yang dilaksanakan di Pantai Losari Kota Makassar! Itu, dihadiri para kepala daerah dari seluruh Indonesia.
Peringatan Hari Otonomi Daerah.tahun 2023 mengusung tema 'Otonomi Daerah Maju, Indonesia Unggul' yang memiliki makna penyelenggaraan otonomi daerah merupakan bentuk pengakuan pemerintah pusat terhadap kemandirian daerah.
Hal tersebut sebagai upaya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan daya saing daerah melalui pemberdayaan masyarakat dan pemerintah daerah, dalam mencapai tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
"Untuk mewujudkan kemandirian.fiskal daerah maka yang harus dipersiapkan adalah kepemimpinan," kata Akmal Malik, saat mengikuti Peringatan Hari Otonomi Daerah, di Makassar Sulawesi Selatan, Sabtu.
Sehingga, kata Akmal Malik yang juga menjabat sebagai Penjabat Gubernur Sulbar, Kemendagri akan memastikan seluruh persyaratan pada pemilu mendatang dapat berjalan dengan baik.
"Namun tetap bergantung pada pemilih. Pemilih harus teredukasi yang baik. Pemilih rasional akan menghadirkan pemimpin yang rasional, termasuk sistem pengawasan juga harus terbangun," terang Akmal Malik.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menjelaskan otonomi daerah memberikan dampak positif terhadap pembangunan daerah.
"Itu dibuktikan dengan adanya percepatan pembangunan yang ditandai dengan meningkatnya angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM), bertambahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kemampuan fiskal daerah," ujar Tito Karnavian.
Namun, lanjut Mendagri, filosofi dari tujuan otonomi daerah belum sepenuhnya mencapai hasil yang diharapkan sebab masih banyak daerah dengan PAD di bawah 20 persen dari APBD dan masih menggantungkan keuangan dari pusat melalui Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa (TKDD).
Untuk itu, Mendagri mengimbau daerah dengan PAD rendah agar melakukan terobosan dan inovasi untuk menggali potensi PAD.
"Di sinilah ujian sekaligus pembuktian kemampuan leadership dan entrepreneurship untuk menangkap peluang yang ada oleh seluruh kepala daerah," kata Tito Karnavian.
Peringatan Hari Otonomi Daerah XXVII yang dilaksanakan di Pantai Losari Kota Makassar! Itu, dihadiri para kepala daerah dari seluruh Indonesia.
Peringatan Hari Otonomi Daerah.tahun 2023 mengusung tema 'Otonomi Daerah Maju, Indonesia Unggul' yang memiliki makna penyelenggaraan otonomi daerah merupakan bentuk pengakuan pemerintah pusat terhadap kemandirian daerah.
Hal tersebut sebagai upaya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan daya saing daerah melalui pemberdayaan masyarakat dan pemerintah daerah, dalam mencapai tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat.