Mamuju (ANTARA) - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Sandi (Diskominfo) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) mendorong peningkatan kualitas sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) melalui sistem pelayanan elektronik (SPBE) di lingkup Pemerintah Provinsi Sulbar.
“Kami terus meningkatkan kualitas SAKIP dengan mendorong SPBE di lingkungan Pemprov Sulbar,” kata Kadis Kominfo Sulbar Mustari Mula, Rabu.
Nilai SAKIP OPD Pemprov Sulbar saat ini, kata Mustari, berada di 80 poin dan indeks SPBE sistem daerah 4,2 poin.
Kemudian, kata dia, tingkat pencapaian kinerja anggaran pada lingkup organisasi perangkat daerah (OPD) sebesar 98,5 persen, tingkat tata kelola manajemen ASN pada lingkup OPD sebesar 75 persen dan nilai reformasi birokrasi sebesar 30 poin.
Selain itu, kata Mustari, perbaikan juga terjadi pada pengelolaan data statistik sektoral dengan persentase cakupan data statistik dan informasi pembangunan daerah yang akurat 100 persen.
Begitu pula dengan penyebaran informasi yang ada dengan persentase penyebaran informasi melalui pengelolaan informasi dan komunikasi publik sebesar 85 persen.
“Selain itu, untuk keamanan sistem, persentase keamanan informasi, keamanan sistem elektronik aplikasi dan keamanan sinyal sudah mencapai 100 persen,” katanya.
Ia menyampaikan penerapan SPBE penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan handal.
“Ini sekaligus menjawab harapan masyarakat akan hadirnya pelayanan publik yang murah, pelayanan berkualitas dan pelayanan yang transparan,” kata Mustari Mula.
“Kami terus meningkatkan kualitas SAKIP dengan mendorong SPBE di lingkungan Pemprov Sulbar,” kata Kadis Kominfo Sulbar Mustari Mula, Rabu.
Nilai SAKIP OPD Pemprov Sulbar saat ini, kata Mustari, berada di 80 poin dan indeks SPBE sistem daerah 4,2 poin.
Kemudian, kata dia, tingkat pencapaian kinerja anggaran pada lingkup organisasi perangkat daerah (OPD) sebesar 98,5 persen, tingkat tata kelola manajemen ASN pada lingkup OPD sebesar 75 persen dan nilai reformasi birokrasi sebesar 30 poin.
Selain itu, kata Mustari, perbaikan juga terjadi pada pengelolaan data statistik sektoral dengan persentase cakupan data statistik dan informasi pembangunan daerah yang akurat 100 persen.
Begitu pula dengan penyebaran informasi yang ada dengan persentase penyebaran informasi melalui pengelolaan informasi dan komunikasi publik sebesar 85 persen.
“Selain itu, untuk keamanan sistem, persentase keamanan informasi, keamanan sistem elektronik aplikasi dan keamanan sinyal sudah mencapai 100 persen,” katanya.
Ia menyampaikan penerapan SPBE penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan handal.
“Ini sekaligus menjawab harapan masyarakat akan hadirnya pelayanan publik yang murah, pelayanan berkualitas dan pelayanan yang transparan,” kata Mustari Mula.