
Badan Kesbangpol Sulbar dan FKPT bahas penguatan sinergi pencegahan terorisme

Mamuju (ANTARA) - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melakukan pertemuan dengan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Provinsi Sulbar membahas penguatan sinergi dan koordinasi dalam upaya pencegahan paham radikalisme dan terorisme di daerah itu.
Kepala Badan Kesbangpol Sulbar Muhammad Darwis Damir, di Mamuju, Jumat mengatakan selain sebagai ajang silaturahmi, pertemuan itu menjadi momentum penting bagi Badan Kesbangpol untuk memahami secara lebih utuh peran FKPT di daerah ini.
"Selain silaturahmi, saya juga ingin lebih memahami sejauh mana peran FKPT selama ini, bagaimana pola kerja dan jejaringnya, serta bagaimana kontribusi konkret FKPT dalam upaya pencegahan terorisme di daerah," kata Darwis.
Dia menegaskan pentingnya peran FKPT dalam aspek pengawasan, mitigasi serta kerja sama lintas institusi, khususnya dengan aparat dan lembaga terkait dalam isu ideologi, radikalisme dan terorisme.
FKPT, menurut dia, merupakan mitra strategis Badan Kesbangpol dalam menjaga stabilitas ideologi dan keamanan daerah.
"Itulah sebabnya FKPT menjadi mitra yang sangat penting bagi Badan Kesbangpol. Saya berharap melalui pertemuan ini kita bisa membangun pemahaman yang sama, menyamakan langkah dan memperkuat sinergi," katanya.
Darwis menekankan ke depan strategi pencegahan tidak boleh hanya bersifat reaktif. Pemerintah daerah bersama FKPT mendorong pendekatan yang lebih integratif dan berkelanjutan.
"Ke depan, strategi pencegahan yang kita dorong harus bersifat integratif, mitigatif, berbasis jejaring sosial, serta memanfaatkan modal sosial yang ada di masyarakat," ujarnya.
Sementara, Ketua FKPT Sulbar Muhammad Sahlan menjelaskan saat ini FKPT tengah melakukan pengukuran Indeks Kerawanan Terorisme (IKT) atau Survei Risiko Terorisme (SRT) sebagai upaya memetakan tingkat risiko, kerawanan dan potensi terorisme di daerah.
Ia menyampaikan bahwa dalam konteks kelembagaan, FKPT masih sangat menyesuaikan diri dengan kebijakan dan struktur induk di tingkat pusat.
Bahkan, lanjut dia, dalam beberapa program, indikator komunikasi keagamaan dan pendekatan sosial telah ditentukan sejak awal, sehingga ruang improvisasi daerah masih cukup terbatas.
"Sejak kepengurusan tahun lalu, aktivitas FKPT di daerah sangat bergantung pada arahan dan penugasan dari pusat," ujarnya.
Meski demikian, kata dia, FKPT tetap melakukan berbagai upaya koordinasi dengan instansi terkait dan elemen masyarakat, termasuk melalui jalur pendidikan dan sekolah.
"Hasil pengukuran indeks tersebut nantinya akan disampaikan kepada pemerintah daerah sebagai bahan bersama, guna memberikan gambaran objektif mengenai tingkat risiko dan potensi terorisme di Sulbar, sekaligus menjadi dasar penyusunan program pencegahan yang lebih terukur," kata Sahlan.
Pewarta : Amirullah
Editor: Daniel
COPYRIGHT © ANTARA 2026
