Kesbangpol Sulbar perkuat strategi pemantauan politik daerah pada 2026

Kamis, 26 Maret 2026 18:38 WIB

Kepala Badan Kesbangpol Sulbar Muhammad Darwis Damir. ANTARA/HO-Diskominfo Sulbar

Mamuju (ANTARA) - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sulawesi Barat menggelar rapat koordinasi yang difokuskan pada penguatan konsolidasi data serta strategi pemantauan perkembangan politik daerah tahun 2026.

"Penguatan konsolidasi data dan strategi pemantauan politik daerah tahun 2026 ini dilakukan agar tetap sejalan dengan misi pembangunan Panca Daya Gubernur Sulbar Suhardi Duka," kata Kepala Badan Kesbangpol Sulbar Muhammad Darwis Damir, di Mamuju, Kamis.

Darwis Damir menekankan pentingnya pelaporan yang rutin dan terukur dari setiap bidang untuk menjawab dinamika kebijakan pimpinan.

Ia menginstruksikan Bidang Politik Kesbangpol Sulbar agar menyusun laporan pemantauan mingguan, bulanan hingga semesteran.

"Salah satu fokus utama adalah memantau tanggapan masyarakat terkait isu figur calon pengganti Wakil Gubernur Sulbar pasca-wafatnya Salim S Mengga. Hal ini krusial untuk menjaga konsistensi stabilitas daerah," jelas Darwis Damir.

Pada sektor pengawasan nasional, Darwis Damir menginstruksikan Bidang Wasnas Kesbangpol Sulbar memantau isu terkait terorisme, gangguan keamanan serta ancaman propaganda yang berpotensi memecah belah persatuan.

"Data mengenai aksi demonstrasi juga akan dikelola secara sistematis untuk mengukur efektivitas penanganannya," kata Darwis Damir.

Sementara, Bidang Ideologi Kesbangpol Sulbar diminta mempertajam laporan mengenai capaian wawasan kebangsaan serta memastikan tahapan seleksi calon paskibraka di tingkat kabupaten berjalan sesuai perencanaan.

Di sisi lain, Bidang Organisasi Kemasyarakatan ditugaskan untuk terus memantau aktivitas rumah ibadah dan kondisi kerukunannya.

Pada kesempatan itu, Darwis Damir juga meminta Sekretaris Badan Kesbangpol dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk memastikan laporan kinerja berbasis progres anggaran tersedia setiap bulan.

"Hal ini bertujuan agar output dan outcome setiap program dapat diukur secara akurat, termasuk dalam merespons kebijakan fiskal daerah terkait tunjangan hari raya," kata Darwis Damir.