Mamuju (ANTARA) - Penjabat Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) Zudan Arif Fakhrullah meminta satuan tugas (Satgas) penanganan stunting turun ke desa untuk melakukan penanggulangan.
Gubernur Sulbar, Prof Zudan Arif Fakrulloh, di Mamuju, Senin, mengatakan, Pemprov telah melakukan rapat evaluasi progres penanganan masalah Stunting, maupun permasalahan pembangunan lainnya.
Ia mengatakan, dari evaluasi tersebut satgas penanganan stunting diminta untuk bekerja melakukan penanganan kendala tumbuh kembang anak tersebut di seluruh wilayah desa setempat.
"Penanganan stunting harus lebih konkrit, cepat dan sistematis dan harus ada hasil yang jelas dalam menekan angka stunting, sehingga satgas harus turun ke seluruh desa di Sulbar," katanya.
Ia menyampaikan satgas penanganan stunting yang dibentuk pemerintah dipimpin seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) .
Menurut dia, penanganan stunting terus dilakukan pemerintah karena angka penderitanya di Sulbar tertinggi kedua di Indonesia setelah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
Berdasarkan hasil studi status gizi (SDGI) 2021 menunjukkan prevalensi balita di Sulbar sebesar 33.8 persen dan kabupaten dengan prevalensi stunting tertinggi di daerah ini adalah Kabupaten Polman mencapai 36 persen.
Gubernur Sulbar juga meminta agar satgas penanganan stunting tersebut juga menyelesaikan sejumlah permasalahan pembangunan lainnya.
Di antaranya kemiskinan ektrem mencapai 2,94 persen atau 41 orang, pernikahan dini 11,7 persen dan anak putus sekolah 10,5 persen atau mencapai 48 ribu orang.
Gubernur Sulbar, Prof Zudan Arif Fakrulloh, di Mamuju, Senin, mengatakan, Pemprov telah melakukan rapat evaluasi progres penanganan masalah Stunting, maupun permasalahan pembangunan lainnya.
Ia mengatakan, dari evaluasi tersebut satgas penanganan stunting diminta untuk bekerja melakukan penanganan kendala tumbuh kembang anak tersebut di seluruh wilayah desa setempat.
"Penanganan stunting harus lebih konkrit, cepat dan sistematis dan harus ada hasil yang jelas dalam menekan angka stunting, sehingga satgas harus turun ke seluruh desa di Sulbar," katanya.
Ia menyampaikan satgas penanganan stunting yang dibentuk pemerintah dipimpin seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) .
Menurut dia, penanganan stunting terus dilakukan pemerintah karena angka penderitanya di Sulbar tertinggi kedua di Indonesia setelah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
Berdasarkan hasil studi status gizi (SDGI) 2021 menunjukkan prevalensi balita di Sulbar sebesar 33.8 persen dan kabupaten dengan prevalensi stunting tertinggi di daerah ini adalah Kabupaten Polman mencapai 36 persen.
Gubernur Sulbar juga meminta agar satgas penanganan stunting tersebut juga menyelesaikan sejumlah permasalahan pembangunan lainnya.
Di antaranya kemiskinan ektrem mencapai 2,94 persen atau 41 orang, pernikahan dini 11,7 persen dan anak putus sekolah 10,5 persen atau mencapai 48 ribu orang.