RTM Makassar Turun Karena Peningkatan Anggaran Kemiskinan
Rabu, 2 Oktober 2013 18:28 WIB
Makassar (ANTARA Sulsel) - Jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) di Makassar pada 2013 mengalami penurunan selama tiga tahun terakhir ini dikarenakan adanya peningkatan alokasi anggaran penanggulangan kemiskinan.
"Rumah tangga miskin di Makassar itu mengalami penurunan dan ini menjadi acuan kepada pemerintah untuk bisa memaksimalkan potensi-potensi pemberdayaan masyarakat kecil agar kedepannya bisa lebih maksimal lagi," ujar Direktur Eksekutif Yasmib Sulawesi, Abdul Aziz Paturungi di Makassar, Rabu.
Yayasan Swadaya Mitra Bangsa (Yasmib) Sulawesi yang melakukan riset mengenai jumlah penduduk miskin di Makassar menemukan adanya penurunan angka kemiskinan.
"Pada tahun 2013 ini, jumlah rumah tangga miskin di kota Makassar turun menjadi 43,696 jiwa. Angka ini turun dibandingkan jumlah rumah tangga miskin pada tahun 2011 yang masih berjumlah 62,192 dan 46,355 jiwa pada 2012," kata Abdul Aziz Paturungi
Menurut Aziz Paturungi turunnya angka kemiskinan ini tidak terlepas dari peningkatan alokasi anggaran kemiskinan yang di kucurkan Pemerintah kota Makassar.
"Pada tahun 2011, setiap rumah tangga miskin mendapat alokasi anggaran sebesar 1,7 juta rupiah. Angka ini bertambah pada tahun 2012 menjadi 2,5 juta rupiah pada tahun 2012, dan terakhir pada tahun ini kembali meningkat menjadi 3,7 juta rupiah untuk setiap rumah tangga miskin," ungkap Aziz.
Sejak tahun 2009, lanjut Aziz, persentase alokasi belanja penanggulangan kemiskinan di kota Makassar terbesar ada pada dinas kesehatan dan rumah sakit umum daerah, kemudian menyusul Dinas Pendidikan dan Dinas Pekerjaan Umum.
"Pada 2009 hingga 2010, persentase terbesar di dinas kesehatan. Namun di tahun 2011 hingga 2013, persentase terbesar ini ada di dinas pendidikan," tutur Aziz.
Dalam rekapitulasi anggaran penanggulangan kemiskinan kota Makassar per unit kerja pada tahun 2013 ini, Dinas Pendidikan Kota Makassar menyiapkan anggaran Rp93,2 miliar, Dinas Kesehatan dan RSUD sebesar Rp56,4 miliar dan Dinas PU Kota Makassar sebesar Rp 9,4 miliar.
"Hanya saja, bulan ini kami masih berupaya memaksimalkan semua program kemiskinan yang saat ini tengah berjalan, kendati ada kendala menyusul belum di bahasnya APBD perubahan di DPRD kota Makassar," ujar Wali Kora Makassar Ilham Arief Sirajuddin menanggapi pemaparan Aziz Paturungi.
Menurut Ilham, anggaran program penanggulangan kemiskinan tidak semuanya melekat di APBD pokok tapi sebagian di anggarkan di APBD perubahan.
Ilham prihatin atas sikap anggota DPRD Makassar yang hingga tiga bulan molor. DPRD Makassar enggan membahas APBD 2013 perubahan lantara permintaan duit jatah dewan tak direstui Pemkot Makassar.
"Makanya pada forum ini, kami mengetuk hati saudara-saudara kita anggota dewan yang terhormat agar bisa memberikan perhatian terhadap APBD perubahan ini. Kalau terlambat satu bulan mungkin kita masih bisa maksimalkan yang tengah berjalan, namun jika itu sudah lewat, tentu saja program kita akan berhenti," lanjut Ilham. (Agus Setiawan)
"Rumah tangga miskin di Makassar itu mengalami penurunan dan ini menjadi acuan kepada pemerintah untuk bisa memaksimalkan potensi-potensi pemberdayaan masyarakat kecil agar kedepannya bisa lebih maksimal lagi," ujar Direktur Eksekutif Yasmib Sulawesi, Abdul Aziz Paturungi di Makassar, Rabu.
Yayasan Swadaya Mitra Bangsa (Yasmib) Sulawesi yang melakukan riset mengenai jumlah penduduk miskin di Makassar menemukan adanya penurunan angka kemiskinan.
"Pada tahun 2013 ini, jumlah rumah tangga miskin di kota Makassar turun menjadi 43,696 jiwa. Angka ini turun dibandingkan jumlah rumah tangga miskin pada tahun 2011 yang masih berjumlah 62,192 dan 46,355 jiwa pada 2012," kata Abdul Aziz Paturungi
Menurut Aziz Paturungi turunnya angka kemiskinan ini tidak terlepas dari peningkatan alokasi anggaran kemiskinan yang di kucurkan Pemerintah kota Makassar.
"Pada tahun 2011, setiap rumah tangga miskin mendapat alokasi anggaran sebesar 1,7 juta rupiah. Angka ini bertambah pada tahun 2012 menjadi 2,5 juta rupiah pada tahun 2012, dan terakhir pada tahun ini kembali meningkat menjadi 3,7 juta rupiah untuk setiap rumah tangga miskin," ungkap Aziz.
Sejak tahun 2009, lanjut Aziz, persentase alokasi belanja penanggulangan kemiskinan di kota Makassar terbesar ada pada dinas kesehatan dan rumah sakit umum daerah, kemudian menyusul Dinas Pendidikan dan Dinas Pekerjaan Umum.
"Pada 2009 hingga 2010, persentase terbesar di dinas kesehatan. Namun di tahun 2011 hingga 2013, persentase terbesar ini ada di dinas pendidikan," tutur Aziz.
Dalam rekapitulasi anggaran penanggulangan kemiskinan kota Makassar per unit kerja pada tahun 2013 ini, Dinas Pendidikan Kota Makassar menyiapkan anggaran Rp93,2 miliar, Dinas Kesehatan dan RSUD sebesar Rp56,4 miliar dan Dinas PU Kota Makassar sebesar Rp 9,4 miliar.
"Hanya saja, bulan ini kami masih berupaya memaksimalkan semua program kemiskinan yang saat ini tengah berjalan, kendati ada kendala menyusul belum di bahasnya APBD perubahan di DPRD kota Makassar," ujar Wali Kora Makassar Ilham Arief Sirajuddin menanggapi pemaparan Aziz Paturungi.
Menurut Ilham, anggaran program penanggulangan kemiskinan tidak semuanya melekat di APBD pokok tapi sebagian di anggarkan di APBD perubahan.
Ilham prihatin atas sikap anggota DPRD Makassar yang hingga tiga bulan molor. DPRD Makassar enggan membahas APBD 2013 perubahan lantara permintaan duit jatah dewan tak direstui Pemkot Makassar.
"Makanya pada forum ini, kami mengetuk hati saudara-saudara kita anggota dewan yang terhormat agar bisa memberikan perhatian terhadap APBD perubahan ini. Kalau terlambat satu bulan mungkin kita masih bisa maksimalkan yang tengah berjalan, namun jika itu sudah lewat, tentu saja program kita akan berhenti," lanjut Ilham. (Agus Setiawan)
Pewarta : Muh Hasanuddin
Editor :
Copyright © ANTARA 2026
Terkait
Wajo terima program jaringan gas 4.000 sambungan rumah dari Kementerian ESDM
19 September 2025 10:24 WIB
Dinkes Sulbar komitmen ciptakan penyehatan lingkungan melalui peran jejaring STBM
26 September 2024 15:41 WIB, 2024
Komnas Perempuan: Advokasi RUU PPRT perlu dukungan publik nasional hingga ke daerah
31 August 2024 17:39 WIB, 2024
Dinas ESDM Sulbar survei 120 RTS penerima program bantuan listrik gratis
30 January 2024 14:35 WIB, 2024
Pemprov Sulbar gratiskan sambungan listrik 490 rumah tangga sasaran pada 2023
16 January 2024 14:47 WIB, 2024
Sebanyak 7.500 rumah tangga di Susel dapat sambungan listrik gratis
14 November 2023 11:36 WIB, 2023
Terpopuler - Daerah
Lihat Juga
Pemerintah Pusat dan Sulsel perkuat sinergi hadapi lonjakan angkutan Lebaran 2026
28 February 2026 5:45 WIB
Wali Kota Makassar pastikan kebutuhan pengungsi banjir di Paccerakkang terpenuhi
27 February 2026 21:45 WIB