Luwu Timur, Sulsel (ANTARA Sulsel) - Dewan Pengurus Daerah PKS Luwu Timur menilai pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur tahun 2014 cenderung dipaksakan dan rawan penyimpangan.

Anggota DPRD Luwu Timur dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Suardi Ismail mengemukakan hal itu saat rapat koordinasi Dewan Pengurus Daerah PKS Luwu Timur, Rabu.

Dia mengatakan keanehan terjadi dalam proses pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur tahun 2014.

Agenda pembahasan APBD oleh Badan Anggaran DPRD Lutim dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) beserta Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang sedianya dilaksanakan hingga Kamis (19/12) sesuai keputusan rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Lutim, ternyata dipaksakan berakhir Selasa (17/12) tanpa alasan yang jelas.

"Kejanggalan juga semakin tampak karena ternyata masih ada enam SKPD yang belum tuntas dibahas, padahal SKPD tersebut adalah penyerap anggaran terbesar dalam APBD Lutim tahun 2014," kata Suardi Ismail.

Suardi menyebutkan SKPD yang belum tuntas dibahas adalah Rumah Sakit I La Galigo, Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan, Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Tata Ruang dan Permukiman serta Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten (DPPKAD).

"Sebagai contoh, anggaran Rumah Sakit I La Galigo ditetapkan akan menyerap anggaran sebesar Rp77 milliar atau sekitar 12 persen dari APBD Lutim tahun 2014 yang jumlah totalnya mencapai 980 milliar, padahal di awal pembahasan anggaran untuk RS I La Galigo hanya sebesar 49 milliar," jelas pria yang telah sembilan tahun menjadi anggota DPRD Lutim ini.

Menurutnya, peningkatan yang signifikan tersebut tidak disertai dengan penjelasan yang memadai. Sebelum dibahas, APBD Lutim 2014 hanya berjumlah Rp922 milliar, namun meningkat menjadi Rp980 milliar saat ditetapkan.

Kejadian yang tidak lazim ini telah dipertanyakan oleh Suardi saat pembahasan antara badan anggaran dan pemerintah daerah, tetapi tidak mendapat tanggapan yang serius dari pimpinan rapat.

Demikian juga pada rapat paripurna penyampaian laporan hasil rapat badan anggaran tersebut, interupsi dari Suardi tidak dihiraukan. Sehingga Fraksi PKS melalui Suardi menyatakan sikap tidak bertanggungjawab terhadap ke enam SKPD yang belum diselesaikan pembahasannya tersebut.

"Percepatan jadwal rapat pembahasan APBD ini adalah yang pertama kali terjadi di DPRD Luwu Timur. Adanya pembahasan yang belum tuntas dan tidak jelasnya alasan percepatan membuat publik patut untuk mencurigai adanya pihak-pihak yang mencoba untuk memanfaatkan APBD Lutim tahun 2014 ini untuk kepentingan tertentu," katanya. Agus Setiawan