Makassar (ANTARA) - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DK2KB) Luwu Timur, Sulsel membina kader Petugas Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan Sub PPKBD dalam rangka percepatan penurunan stunting di daerah tersebut.
Staf Ahli Hukum dan Pemerintahan Lutim April di Luwu Timur, Senin, mengatakan stunting merupakan ancaman utama terhadap kualitas masyarakat Indonesia tidak hanya sekarang, tetapi utamanya adalah di masa depan. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 mengarahkan pendekatan pencegahan lahirnya balita stunting melalui pendampingan keluarga.
"Maka dari itu, kader inilah yang akan menjadi kunci dari pada stunting karena berinteraksi langsung dengan calon pengantin, masyarakat, ibu hamil sampai melahirkan. Mereka diedukasi dari gizi maupun sisi KB dan perencanaan jadi keluarga sehat," tutur April .
Oleh karena itu, April mengatakan Pemkab Luwu Timur menyambut baik atas terselenggaranya pembinaan kader ini mengingat kegiatan ini sangat penting dalam upaya percepatan penurunan stunting di Lutim.
"Percepatan penurunan stunting tingkat Kabupaten Luwu Timur dibutuhkan kinerja kita semua utamanya peranan kader yang hadir pada hari ini," harapnya.
Sementara Wakil Ketua II TPPS Lutim Sufriaty, dalam pemaparannya mengatakan stunting dipengaruhi oleh status kesehatan remaja, ibu hamil, pola makan balita, serta ekonomi, budaya, maupun faktor lingkungan seperti sanitasi dan akses terhadap layanan kesehatan.
"Indonesia menargetkan angka stunting turun hingga 14% pada tahun 2024, sementara angka stunting di tahun 2021 mencapai 24%. 23% bayi lahir sudah stunting, maka intervensi harus dimulai sebelum bayi lahir bahkan sejak perempuan masih di usia remaja," jelasnya.
Lebih lanjut dikatakan, kader PPKBD, Sub PPKBD dan tenaga pelaksana KIE memiliki tugas diantaranya ; mengelola dan membina program KB di tingkat desa, memberikan penyuluhan, memberikan motivasi, memberikan konseling kepada masyarakat.
Serta melaksanakan pencatatan dan pelaporan kegiatan program KB di tingkat Desa, dan kegiatan lain yang merupakan program pemerintah.
"Oleh itu PPKBD dan Sub PPKBD memegang peranan penting dalam pelaksanaan program pengendalian penduduk, keluarga berencana maupun mewujudkan ketahanan keluarga," ujar Sufriyati.
Staf Ahli Hukum dan Pemerintahan Lutim April di Luwu Timur, Senin, mengatakan stunting merupakan ancaman utama terhadap kualitas masyarakat Indonesia tidak hanya sekarang, tetapi utamanya adalah di masa depan. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 mengarahkan pendekatan pencegahan lahirnya balita stunting melalui pendampingan keluarga.
"Maka dari itu, kader inilah yang akan menjadi kunci dari pada stunting karena berinteraksi langsung dengan calon pengantin, masyarakat, ibu hamil sampai melahirkan. Mereka diedukasi dari gizi maupun sisi KB dan perencanaan jadi keluarga sehat," tutur April .
Oleh karena itu, April mengatakan Pemkab Luwu Timur menyambut baik atas terselenggaranya pembinaan kader ini mengingat kegiatan ini sangat penting dalam upaya percepatan penurunan stunting di Lutim.
"Percepatan penurunan stunting tingkat Kabupaten Luwu Timur dibutuhkan kinerja kita semua utamanya peranan kader yang hadir pada hari ini," harapnya.
Sementara Wakil Ketua II TPPS Lutim Sufriaty, dalam pemaparannya mengatakan stunting dipengaruhi oleh status kesehatan remaja, ibu hamil, pola makan balita, serta ekonomi, budaya, maupun faktor lingkungan seperti sanitasi dan akses terhadap layanan kesehatan.
"Indonesia menargetkan angka stunting turun hingga 14% pada tahun 2024, sementara angka stunting di tahun 2021 mencapai 24%. 23% bayi lahir sudah stunting, maka intervensi harus dimulai sebelum bayi lahir bahkan sejak perempuan masih di usia remaja," jelasnya.
Lebih lanjut dikatakan, kader PPKBD, Sub PPKBD dan tenaga pelaksana KIE memiliki tugas diantaranya ; mengelola dan membina program KB di tingkat desa, memberikan penyuluhan, memberikan motivasi, memberikan konseling kepada masyarakat.
Serta melaksanakan pencatatan dan pelaporan kegiatan program KB di tingkat Desa, dan kegiatan lain yang merupakan program pemerintah.
"Oleh itu PPKBD dan Sub PPKBD memegang peranan penting dalam pelaksanaan program pengendalian penduduk, keluarga berencana maupun mewujudkan ketahanan keluarga," ujar Sufriyati.