Makassar (ANTARA Sulsel) - Penasehat Ekonomi Perserikatan Bangsa Bangsa Rizal Ramli mengatakan, Indonesia membutuhkan pemimpin hebat dan kuat untuk menjadikan lebih sejahtera, makmur dan tidak dianggap kecil oleh bangsa lain.

"Indonesia memiliki seluruh potensi, untuk menjadi negara yang makmur dan hebat, tapi sayangnya banyak sekali terjadi salah urus, sehingga potensi yang besar itu tidak tercapai," katanya dalam dialog kebangsaan di Kampus Unhas Makassar difasilitasi lembaga ekternal kampus KAMMI, Sabtu.

Menurut dia, potensi besar itu tidak tercapai kerena pemerintah selama ini menganut kebijakan garis ekonomi neo liberal dimana kebijakan itu merupakan pintu masuk dari pada kolonialisme baru yang hasilnya itu adalah penguasaan lebih besar ekonomi Indonesia oleh asing.

"Tetap ada perbedaan gap antara kaya dan miskin yang semakin besar. Untuk itu diperlukan pemimpin yang hebat dan mampu menujukkan karakter bangsa ini yang semakin memudar," tandas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri Keuangan di era Presiden Gus Dur ini.

Ia mengemukakan mayoritas rakyat tidak menikmati kesejahteraan yang besar pada bangsa besar ini.

Dia mengemukakan kalau mau makmur dan jaya pertama harus menggganti dulu undang undang yang selama ini diduga dipesan orang asing yang tidak sejalan dengan UUD 1945 dan Pancasila.

"Ada 20 Undang-udang yang tida sejalan dengan UUD 1945 dan Pancasila salah satunya Undang - Undang Migas yang kuota ekspornya hanya 25 persen dan sejumlah lainya yang dibuat orang asing kemudian diartikan ke dalam Bahasa Indonesia kemudian dilegitimasi DPR dan Pemerintah," beber salah satu peserta Konvensi Capres Rakyat ini.

Kedua, selama ini neo liberalisme yang ada dalam bidang ekonomi yang berada di kiri harus ke tengah dan dilakukan oleh undang-undang disebut ekonomi konstitusi.

"Ketika undang-undang itu ada, Insya Allah rakyat akan memilih pemimpin yang visinya jelas dan memiliki karakter dan kompetensi yang kuat dan bukan bagian dari masalah selama ini. Selain itu, bukan hanya sekedar citra bukan hanya popularitas, kalau itu terjadi indonesia maka Indonseia akan menjadi negara makmur dan sejahtera," tambahnya.

Pria kelahiran 10 Desember 1953, di Sumatera Barat itu mengaku, kuota ekspor dan impor selama ini telah dimainkan oleh mafia dan kartel dimana para pejabat dan jajarannya diduga telah menerima sogokan untuk menaikkan standar harga sehingga produk-produk dalam negeri anjlok dan berujung pada Impor.

Bahkan selama ini dirinya beserta kalangan sosialis lainya telah melakukan upaya perjuangan untuk meningkatkan kesejahteraan raktyat, salah satunya masalah kesehatan. "Saya sendiri ikut berdemo, masa mantan menteri ikut berdemo, tetapi itu tidak masalah dan Alhamdulillah berhasil dalam tiga tahun berjuang maka keluarlah kebijakan dalam bentuk BPJS meskipun itu masih berpolemik," ungkapnya. Agus Setiawan