Makassar (ANTARA) - Plt Kepala Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (BBKIPM) Makassar Mohammad Zamrud menemui Wali Kota Makassar guna membahas jaminan kualitas produk perikanan.
"Ini pertemuan silaturahim biasa dan kita membahas banyak hal, salah satu yang penting adalah bagaimana menjamin kualitas produk perikanan yang akan diekspor," ujarnya di Makassar, Sabtu.
Zamrud menyebutkan ada dua poin penting yang dibahas dalam pertemuan itu, salah satunya menjelaskan tugas dan fungsinya sebagai salah satu unit di bawah naungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Hal itu sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Presiden Nomor 38/2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan, yakni mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.
"Ini juga salah satu upaya untuk meningkatkan koordinasi dan sinergisitas dengan pemerintah kota dalam hal pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan," kata Zamrud.
Menurut dia, sebagai instansi vertikal yang berkedudukan di Makassar, pihaknya selalu melakukan koordinasi dan sinergisitas dengan pemerintah kota dalam hal ini DP2 Kota Makassar terkait pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan.
Hal itu ditandai dengan program kerja sama yang sudah berjalan beberapa tahun ini terkait dengan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan domestik yang berada di sentra penyedia pangan sehat, seperti di Pasar Tradisional, Pasar Modern, dan pelabuhan perikanan.
"Kita melakukan peninjauan pengecekan produk perikanan yang dijual di pasar-pasar tersebut," tuturnya.
Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto menyampaikan terima kasih kepada Balai Besar KIPM atas kerja sama yang selama ini terjalin dengan pemerintah kota.
Ia pun berharap dengan koordinasi dan sinergisitas maka mutu dan kualitas hasil produk perikanan semakin terjamin. "Kalau kami siap apapun konsepnya," kata Danny Pomanto.
"Ini pertemuan silaturahim biasa dan kita membahas banyak hal, salah satu yang penting adalah bagaimana menjamin kualitas produk perikanan yang akan diekspor," ujarnya di Makassar, Sabtu.
Zamrud menyebutkan ada dua poin penting yang dibahas dalam pertemuan itu, salah satunya menjelaskan tugas dan fungsinya sebagai salah satu unit di bawah naungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Hal itu sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Presiden Nomor 38/2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan, yakni mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.
"Ini juga salah satu upaya untuk meningkatkan koordinasi dan sinergisitas dengan pemerintah kota dalam hal pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan," kata Zamrud.
Menurut dia, sebagai instansi vertikal yang berkedudukan di Makassar, pihaknya selalu melakukan koordinasi dan sinergisitas dengan pemerintah kota dalam hal ini DP2 Kota Makassar terkait pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan.
Hal itu ditandai dengan program kerja sama yang sudah berjalan beberapa tahun ini terkait dengan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan domestik yang berada di sentra penyedia pangan sehat, seperti di Pasar Tradisional, Pasar Modern, dan pelabuhan perikanan.
"Kita melakukan peninjauan pengecekan produk perikanan yang dijual di pasar-pasar tersebut," tuturnya.
Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto menyampaikan terima kasih kepada Balai Besar KIPM atas kerja sama yang selama ini terjalin dengan pemerintah kota.
Ia pun berharap dengan koordinasi dan sinergisitas maka mutu dan kualitas hasil produk perikanan semakin terjamin. "Kalau kami siap apapun konsepnya," kata Danny Pomanto.