Jakarta (ANTARA) -
Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Nurdin Halid mendukung Bahlil Lahadalia yang digadang-gadang menjadi calon Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar selanjutnya.
Seandainya nanti Bahlil mendaftar jadi calon ketum pada Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar, 20 Agustus mendatang, menurut dia, kader-kader Partai Golkar se-Indonesia akan mendukung sosok Menteri Investasi tersebut.
"Saya pribadi juga mendukung Pak Bahlil karena dia adalah kader Golkar yang potensial, track record-nya juga sangat memadai untuk memimpin Golkar ke depan," kata Nurdin saat ditemui usai kegiatan Kementerian Pertahanan dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum Pelti di Jakarta, Rabu.
Namun, sebagai petinggi partai, lanjut dia, Golkar akan tetap membuka kesempatan bagi kader-kader lainnya yang merasa memiliki kapasitas untuk maju sebagai calon ketua umum.
Jika nantinya hanya Bahlil yang menjadi calon tunggal, menurut Nurdin, hal itu adalah bagian dari proses musyawarah.
Jika nantinya hanya Bahlil yang menjadi calon tunggal, menurut Nurdin, hal itu adalah bagian dari proses musyawarah.
Di samping itu, dia memastikan bahwa Bahlil memenuhi syarat untuk maju sebagai calon ketua umum. Apalagi, Bahlil pernah mencalonkan diri sebagai calon Ketua Umum Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) yang membuktikan bahwa yang bersangkutan merupakan kader Partai Golkar.
"Dia pernah menjadi pengurus Golkar, dan persyaratannya minimal 5 tahun dan satu periode itu sudah cukup, dan Pak Bahlil memenuhi syarat itu. Jadi, tidak perlu mengubah anggaran dasar," kata dia.
Sebelumnya, Selasa (13/8) malam, Rapat Pleno DPP Partai Golkar memutuskan memilih Agus Gumiwang sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Ketua Umum Partai Golkar menggantikan Airlangga Hartarto yang menyatakan mundur sebagai Ketua Umum Partai Golkar.
Selanjutnya, Agus Gumiwang mengumumkan bahwa pelaksanaan rapat pimpinan nasional (rapimnas) dan musyawarah nasional (munas) pada tanggal 20 Agustus 2024. Beberapa hal menurutnya akan dibahas dalam rapimnas dan munas tersebut, yakni langkah politik partai hingga penentuan Ketua Umum Partai Golkar.