Makassar (ANTARA) - DPRD Provinsi Sulawesi Selatan melalui Komisi D Bidang Pembangunan meminta Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang (SDACKTR) provinsi untuk mengkaji secara serius penyebab utama bencana banjir di sejumlah wilayah yang terjadi setiap tahun saat musim penghujan.
"Kita menyampaikan tadi apa upaya mereka mengatasi banjir karena itu juga menjadi sorotan publik. Kita minta ada kajian, dan kalau pun ada hasil kajiannya itu harus tuntas," ujar Ketua Komisi D DPRD Sulsel Kadir Halid di Makassar, Selasa.
Menurut dia, diperlukan langkah serius dalam mengatasi banjir yang menjadi langganan setiap tahun. Sebab, sudah ada beberapa daerah terdampak, seperti Kota Makassar, Kabupaten Pangkep, Barru, Jeneponto, hingga di wilayah Luwu Raya dan daerah lain.
Oleh karena itu, pihaknya berharap dinas terkait dapat melakukan kajian secara komprehensif guna memastikan langkah-langkah pencegahan dan antisipasi agar kejadian bencana banjir tidak berulang setiap tahun.
Kendati demikian, walau pun itu sebatas kajian maka tentu anggarannya di bawah Rp1 miliar, namun sejauh ini belum disampaikan langkah mitigasi apa saja ditempuh Pemprov dalam meminimalisir banjir. "Anggaran ini kan bukan fisik, tapi kajian," katanya
Melalui rapat kerja tersebut, kata Kadir menambahkan, DCKTR ke depan bisa memberikan penjelasan pada rapat kerja berikutnya apa yang perlu dilakukan sebagai upaya konkrit termasuk bila itu terkait dukungan anggaran.
Sebelumnya, bencana banjir terjadi pada sejumlah daerah di Sulsel akhir tahun 2024 masing-masing di Kota Makassar, Kota Parepare, Kabupaten Maros, Pangkep, Gowa, Barru, Soppeng, dan Bone.
Selain banjir, juga terjadi tanah longsor parah di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng dan Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros saat puncak cuaca ekstrim pada 21 Desember 2024. Bahkan jalan Trans Sulawesi di wilayah Takkalasi, Barru menuju wilayah Tompo Ladang, Maros tidak dapat diakses kendaraan karena air sudah di atas jalanan.
