Makassar (ANTARA) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas mengingatkan seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) agar tetap menjunjung tinggi netralitas dalam setiap momentum pemilihan umum, termasuk pilkada.
"Mengenai netralitas ASN, saya kira itu sudah jelas dan telah sering kita ingatkan kepada seluruh ASN," ujarnya saat membuka rapat koordinasi kelembagaan tentang digitalisasi pemerintahan di Makassar, Senin.
Abdullah Azwar mengatakan seluruh ASN sejatinya tidak akan terlibat dalam politik praktis, selain karena independensi juga, karena adanya aturan yang melatarbelakanginya.
Dia pun kembali mengingatkan kepada seluruh ASN agar tidak terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung, apalagi saat ini sudah masuk tahap pendaftaran calon kepala daerah.
"Kepada seluruh ASN untuk tidak terlibat dalam politik praktis. Apalagi, saat ini jelang pendaftaran calon kepala daerah," katanya.
Mantan Bupati Banyuwangi ini mengatakan, netralitas ASN di momen politik sudah sangat jelas. Ia menegaskan jika pemerintah sudah menyiapkan sanksi bagi ASN yang tidak netral.
Ia pun mengaku setiap ASN sudah tahu aturan mengenai netralitas tersebut, termasuk sanksi, mulai dari sanksi ringan hingga yang terberat.
"Soal netralitas ASN, saya kira sudah jelas. Ada ketentuan sanksi ringan sampai berat. Yang terberat itu bisa sampai diberhentikan," ucapnya.
Berita ini juga telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menpan-RB ingatkan ASN tetap junjung netralitas dalam pilkada
"Mengenai netralitas ASN, saya kira itu sudah jelas dan telah sering kita ingatkan kepada seluruh ASN," ujarnya saat membuka rapat koordinasi kelembagaan tentang digitalisasi pemerintahan di Makassar, Senin.
Abdullah Azwar mengatakan seluruh ASN sejatinya tidak akan terlibat dalam politik praktis, selain karena independensi juga, karena adanya aturan yang melatarbelakanginya.
Dia pun kembali mengingatkan kepada seluruh ASN agar tidak terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung, apalagi saat ini sudah masuk tahap pendaftaran calon kepala daerah.
"Kepada seluruh ASN untuk tidak terlibat dalam politik praktis. Apalagi, saat ini jelang pendaftaran calon kepala daerah," katanya.
Mantan Bupati Banyuwangi ini mengatakan, netralitas ASN di momen politik sudah sangat jelas. Ia menegaskan jika pemerintah sudah menyiapkan sanksi bagi ASN yang tidak netral.
Ia pun mengaku setiap ASN sudah tahu aturan mengenai netralitas tersebut, termasuk sanksi, mulai dari sanksi ringan hingga yang terberat.
"Soal netralitas ASN, saya kira sudah jelas. Ada ketentuan sanksi ringan sampai berat. Yang terberat itu bisa sampai diberhentikan," ucapnya.
Berita ini juga telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menpan-RB ingatkan ASN tetap junjung netralitas dalam pilkada