Pemkot Makassar temui Kemendagri bahas penguatan APBD dan regulasi BUMD

Kamis, 29 Januari 2026 04:29 WIB

Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin (kanan) saat berbicara dengan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Agus Fatoni membahas penguatan APBD dan regulasi BUMD di Jakarta, Rabu (28/1/2026). ANTARA/HO-Pemkot Makassar

Makassar (ANTARA) - Wali Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Munafri Arifuddin menemui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Agus Fatoni untuk membahas penguatan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan regulasi BUMD.

"Kami bertemu dengan Pak Agus Fatoni untuk mendiskusikan beberapa hal strategis keberlanjutan pembangunan kota," ujarnya melalui keterangannya diterima di Makassar, Rabu.

Munafri menekankan pertemuannya yang berlangusng di Jakarta itu menjadi bagian penting dari upaya memperkuat sinergi kebijakan fiskal antara pemerintah daerah dan pusat.

Wali kota yang mengikutsertakan sejumlah jajaran pejabatnya dalam pertemuan itu, menegaskan keseriusan Pemerintah Kota Makassar dalam memperkuat tata kelola pendapatan dan keuangan daerah sebagai fondasi utama pembangunan yang berdaya saing dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Ia menjelaskan pembahasan pertama difokuskan pada sistem dan skema keuangan daerah ke depan untuk memastikan alokasi anggaran dapat tepat sasaran, selaras dengan kebutuhan riil daerah, serta mendukung program prioritas pembangunan.

Munafri menyinggung kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan Pemerintah Pusat pada tahun anggaran 2026.

"Dengan kebijakan efisiensi anggaran dari Pemerintah Pusat, kami di daerah dituntut untuk lebih cermat, efektif, dan inovatif dalam mengelola APBD agar tetap mampu mendukung percepatan pembangunan dan pelayanan publik," ujarnya.

Selain itu, pertemuan tersebut juga membahas mekanisme perubahan nama perusahaan daerah (Perseroda) milik Pemerintah Kota Makassar, termasuk skema keuangan dan penyertaan modal yang akan diterapkan ke depan.

"Pembahasan ini dilakukan guna memastikan seluruh proses berjalan sesuai regulasi serta mendukung penguatan kinerja badan usaha milik daerah (BUMD) ini," ujarnya.

Munafri berharap Dirjen Keuda Kemendagri dapat secara langsung memberikan arahan dan pembekalan kepada aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Kota Makassar terkait pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kinerja.

"Kami meminta waktu kesediaan pak Dirjen Keuangan untuk berkunjung ke Makassar, berikan pemahaman dan penguatan bagi ASN dalam hal pengelolaan keuangan daerah," tuturnya.

Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Agus Fatoni, merespons positif berbagai hal yang disampaikan Pemerintah Kota Makassar dalam pertemuan bersama Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin.

Ia menyatakan dukungannya terhadap upaya Pemkot Makassar dalam mengoptimalkan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) guna memperkuat kapasitas fiskal daerah.

"Kami mendukung upaya optimalisasi APBD, termasuk melalui skema pemanfaatan aset daerah, BUMD, sepanjang dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," kata Agus.

Agus menegaskan bahwa optimalisasi APBD dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan strategis, termasuk mendorong kerja sama dengan pihak ketiga dalam pengelolaan sektor-sektor potensial.