Mamuju (ANTARA) - DPRD Provinsi Sulawesi Barat bekerja sama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Hasanuddin (Unhas) dalam mengelola sumber daya maritim Sulbar.
"DPRD Sulbar bekerjasama LPPM Unhas untuk mengelola sumber daya maritim di sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan di Sulbar," kata Kepala Bagian Persidangan DPRD Sulbar, Musrah Awaluddin di Mamuju, Minggu.
Ia mengatakan, dari kerjasama tersebut DPRD Sulbar dan LPPM Unhas juga akan menyusun naskah akademik pengelolaan potensi maritim, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir maupun pelestarian lingkungan.
"Kerja sama ini sangat penting untuk memperkuat kebijakan daerah dalam mengelola sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan, naskah akademik yang disusun akan menjadi panduan yang lebih baik dalam pengelolaan potensi maritim, meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir maupun pelestarian lingkungan," katanya.
Ia berharap, naskah akademik tersebut melahirkan kebijakan strategis yang mendorong pengembangan sektor kelautan dan perikanan Sulbar, sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.
"Naskah akademik ini akan mencakup berbagai aspek, mulai dari potensi ekonomi, kelestarian lingkungan, hingga perlindungan hak-hak nelayan lokal yang tujuannya untuk meningkatkan ekonomi Sulbar," katanya.
Ia juga mengatakan, naskah akademik tersebut juga akan menjadi acuan dalam penyusunan peraturan daerah (Perda) yang akan mengatur tata kelola sumber daya kelautan dan perikanan di Sulbar, dan akan secepatnya dirampingkan penyusunannya pada tahun ini.
"DPRD Sulbar bekerjasama LPPM Unhas untuk mengelola sumber daya maritim di sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan di Sulbar," kata Kepala Bagian Persidangan DPRD Sulbar, Musrah Awaluddin di Mamuju, Minggu.
Ia mengatakan, dari kerjasama tersebut DPRD Sulbar dan LPPM Unhas juga akan menyusun naskah akademik pengelolaan potensi maritim, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir maupun pelestarian lingkungan.
"Kerja sama ini sangat penting untuk memperkuat kebijakan daerah dalam mengelola sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan, naskah akademik yang disusun akan menjadi panduan yang lebih baik dalam pengelolaan potensi maritim, meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir maupun pelestarian lingkungan," katanya.
Ia berharap, naskah akademik tersebut melahirkan kebijakan strategis yang mendorong pengembangan sektor kelautan dan perikanan Sulbar, sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.
"Naskah akademik ini akan mencakup berbagai aspek, mulai dari potensi ekonomi, kelestarian lingkungan, hingga perlindungan hak-hak nelayan lokal yang tujuannya untuk meningkatkan ekonomi Sulbar," katanya.
Ia juga mengatakan, naskah akademik tersebut juga akan menjadi acuan dalam penyusunan peraturan daerah (Perda) yang akan mengatur tata kelola sumber daya kelautan dan perikanan di Sulbar, dan akan secepatnya dirampingkan penyusunannya pada tahun ini.