Mamuju (ANTARA) - Fasilitas pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang dibangun di Desa Papalang Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) akan menangani limbah tiga provinsi di Indonesia.
"Fasilitas pengelolaan limbah B3 yang diresmikan di Mamuju bukan hanya menangani limbah dari seluruh wilayah Sulbar, namun juga dari Kalimantan Timur dan Sulawesi Tengah (Sulteng)," kata penjabat Gubernur Sulbar, Bahtiar Baharuddin, di Mamuju, Kamis, saat meresmikan UPTD Pengelolaan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sulbar.
Menurut dia, fasilitas tersebut dibangun sejak tahun 2023 dari bantuan anggaran dan hibah Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).
Ia menyampaikan, fasilitas tersebut diharapkan dapat bermanfaat dan dikelola dengan baik karena anggaran pembangunannya yang cukup besar untuk menjaga lingkungan Sulbar tetap sehat.
Selain itu, diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), dengan melakukan kerja sama dengan sejumlah fasilitas pelayanan kesehatan di Sulbar seperti rumah sakit puskesmas dan lainnya.
"Wilayah lokasi pembangunan fasilitas tersebut, harus diisolasi dari orang luar, agar tidak menimbulkan dampak yang tidak diinginkan," katanya.
Ia mengatakan, pembangunan fasilitas tersebut juga memberikan dampak bagi masyarakat karena telah menjadi lapangan kerja karena mempekerjakan tenaga kerja lokal.
"Kami apresiasi DPRD Sulbar yang telah membantu sehingga program pembangunan fasilitas tersebut terlaksana dan semoga bermanfaat bagi pembangunan ekonomi, lingkungan dan kesehatan di Sulbar," katanya.
"Fasilitas pengelolaan limbah B3 yang diresmikan di Mamuju bukan hanya menangani limbah dari seluruh wilayah Sulbar, namun juga dari Kalimantan Timur dan Sulawesi Tengah (Sulteng)," kata penjabat Gubernur Sulbar, Bahtiar Baharuddin, di Mamuju, Kamis, saat meresmikan UPTD Pengelolaan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sulbar.
Menurut dia, fasilitas tersebut dibangun sejak tahun 2023 dari bantuan anggaran dan hibah Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).
Ia menyampaikan, fasilitas tersebut diharapkan dapat bermanfaat dan dikelola dengan baik karena anggaran pembangunannya yang cukup besar untuk menjaga lingkungan Sulbar tetap sehat.
Selain itu, diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), dengan melakukan kerja sama dengan sejumlah fasilitas pelayanan kesehatan di Sulbar seperti rumah sakit puskesmas dan lainnya.
"Wilayah lokasi pembangunan fasilitas tersebut, harus diisolasi dari orang luar, agar tidak menimbulkan dampak yang tidak diinginkan," katanya.
Ia mengatakan, pembangunan fasilitas tersebut juga memberikan dampak bagi masyarakat karena telah menjadi lapangan kerja karena mempekerjakan tenaga kerja lokal.
"Kami apresiasi DPRD Sulbar yang telah membantu sehingga program pembangunan fasilitas tersebut terlaksana dan semoga bermanfaat bagi pembangunan ekonomi, lingkungan dan kesehatan di Sulbar," katanya.