Wapres Gibran minta kepala daerah serius terkait MCP
Kamis, 7 November 2024 20:11 WIB
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam penutupan Rakornas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 2024 di SICC, Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024). ANTARA/HO-BPMI Setwapres.
Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meminta kepala daerah menyikapi serius terkait implementasi Monitoring Center for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Jadi MCP ini adalah salah satu indikator dari KPK. Ini perlu diseriusi," kata Wapres Gibran dalam arahannya saat menutup acara Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024 di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis.
Wapres Gibran menekankan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan terkait pencegahan korupsi dan menutup kebocoran-kebocoran anggaran.
Untuk diketahui Monitoring Center for Prevention (MCP) memiliki peran penting sebagai alat pengendalian internal yang krusial dalam upaya pemberantasan korupsi di daerah.
MCP memiliki peran strategis dalam mengendalikan dan mencegah potensi korupsi. Dengan memantau dan mengevaluasi secara terus-menerus, MCP membantu memastikan tata kelola yang baik dalam pemerintahan
Adapun pada kesempatan itu Wapres Gibran juga meminta seluruh unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) seluruh Indonesia kompak dan menghilangkan ego sektoral untuk menyukseskan pembangunan.
“Kita harus kompak, tidak ada lagi ego sektoral. Forkopimda harus kompak, kepala-kepala daerah ini terutama harus kompak juga dengan kabupaten, kota-kota sekitarnya. Sekali lagi Bapak-Ibu, saya garis bawahi,” kata Wapres Gibran.
Wapres Gibran menekankan pentingnya sinergitas antara pemerintah pusat dengan daerah, seraya mengingatkan seluruh peserta yang hadir dalam rakornas merupakan orang-orang terpilih.
“Bapak-Ibu yang ada di depan saya ini adalah orang-orang terpilih untuk mengelola negara sebesar Indonesia. Ini kita perlu kerja sama tim,” ujar dia.
"Jadi MCP ini adalah salah satu indikator dari KPK. Ini perlu diseriusi," kata Wapres Gibran dalam arahannya saat menutup acara Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024 di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis.
Wapres Gibran menekankan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan terkait pencegahan korupsi dan menutup kebocoran-kebocoran anggaran.
Untuk diketahui Monitoring Center for Prevention (MCP) memiliki peran penting sebagai alat pengendalian internal yang krusial dalam upaya pemberantasan korupsi di daerah.
MCP memiliki peran strategis dalam mengendalikan dan mencegah potensi korupsi. Dengan memantau dan mengevaluasi secara terus-menerus, MCP membantu memastikan tata kelola yang baik dalam pemerintahan
Adapun pada kesempatan itu Wapres Gibran juga meminta seluruh unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) seluruh Indonesia kompak dan menghilangkan ego sektoral untuk menyukseskan pembangunan.
“Kita harus kompak, tidak ada lagi ego sektoral. Forkopimda harus kompak, kepala-kepala daerah ini terutama harus kompak juga dengan kabupaten, kota-kota sekitarnya. Sekali lagi Bapak-Ibu, saya garis bawahi,” kata Wapres Gibran.
Wapres Gibran menekankan pentingnya sinergitas antara pemerintah pusat dengan daerah, seraya mengingatkan seluruh peserta yang hadir dalam rakornas merupakan orang-orang terpilih.
“Bapak-Ibu yang ada di depan saya ini adalah orang-orang terpilih untuk mengelola negara sebesar Indonesia. Ini kita perlu kerja sama tim,” ujar dia.
Pewarta : Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor : Redaktur Makassar
Copyright © ANTARA 2026
Terkait
Wapres Gibran pastikan pemerintah bangun hunian tetap bagi korban bencana Sumetera
23 December 2025 5:46 WIB
Wapres Gibran menenangkan korban banjir di Agam: warga Sumatera tidak sendiri
04 December 2025 11:13 WIB
Wapres Gibran dampingi Presiden Prabowo pada peringatan Hari Pahlawan 2025
10 November 2025 10:58 WIB
Wali Kota Makassar : berbagai program Prabowo-Gibran dirasakan langsung warga
21 October 2025 4:39 WIB
2.278 personel polisi siaga aksi 1 tahun pemerintahan Prabowo-Gibran di Makassar
20 October 2025 16:06 WIB
Terpopuler - Hukum
Lihat Juga
Lurah Simboro di Mamuju sebut keberadaan Posbankum sangat membantu masyarakat
30 January 2026 18:34 WIB
MK: Uji materi soal pembatasan hak amnesti-abolisi oleh presiden tak dapat diterima
30 January 2026 18:08 WIB
19 lapak PKL ditertibkan setelah 20 tahun berjualan di trotoar jalan Sultan Alauddin Makassar
29 January 2026 4:34 WIB
Lindungi potensi ekonomi, Kemenkum Sulbar dan PMD Polman percepat pendaftaran merek kolektif
29 January 2026 4:30 WIB
Puluhan kios terbakar di pasar Andi Tadda Palopo kerugian ditaksir Rp1 miliar
28 January 2026 12:57 WIB